Pendidikan merupakan pilar utama dalam memajukan pembangunan bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) dengan mutu tinggi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam menjamin pendidikan yang berkualitas, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian khusus, yakni fasilitas pendidikan yang memadai dan kesejahteraan guru.
Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggagas program revitalisasi satuan pendidikan sebagai upaya untuk merealisasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Tujuan program ini adalah untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) yang berkualitas, yakni dengan melakukan rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
Pemerintah menyasar 16.177 satuan pendidikan untuk menerima revitalisasi dan 16.105 satuan pendidikan sebagai penerima bantuan rehabilitasi dan pembangunan ruang.
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan penelitian terkait dampak nyata dari dilaksanakannya program revitalisasi tersebut.
Baca Juga: Tingkat Partisipasi Anak Indonesia dalam Pendidikan Prasekolah Terus Naik
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
LP3ES menyatakan bahwa program revitalisasi dinilai efektif dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi tiap sekolah yang menerima program tersebut.
Sarana dan prasarana yang direhabilitasi antara lain ruang kelas dan sarpras baru (46,9%), ruang kelas tanpa sarpras baru (23%), laboratorium (9,7%), ruang kantor (8,4%), ruang praktikum (6,2%), dan ruang ibadah (3,5%).
Tak sampai di situ, program revitalisasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah revitalisasi. Setiap kenaikan 1% alokasi dana revitalisasi sekolah diproyeksikan berpengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi sebesar 0,527%.
Ekonomi lokal juga ikut tumbuh dan masyarakat setempat menikmati sejumlah manfaat. Sebanyak 75%-100% bahan bangunan untuk revitalisasi dibeli di wilayah sekitar sekolah sehingga mendorong kenaikan pendapatan UMKM sekitar hingga 37%. Sebanyak 62% masyarakat setempat juga dipekerjakan untuk program revitalisasi dengan kisaran upah Rp100 ribu-Rp150 ribu per hari.
Program Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN
Selain revitalisasi, pemerintah juga menggagas program tambahan penghasilan bagi guru non-ASN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong kompetensi dan kesejahteraan guru, serta menggerakan ekonomi daerah.
Mengutip dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), guru/tenaga non-ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, tetapi tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslapdik) Kemendikdasmen mengumumkan kebijakan berupa bantuan insentif senilai Rp2,1 juta kepada 341.248 guru formal dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu bagi 253.407 pendidik PAUD nonformal.
LP3ES menyebutkan bahwa 92% guru penerima bantuan mengalami peningkatan pendapatan antara 35% hingga 70%. Adapun tambahan penghasilan tersebut digunakan para guru untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup.
Terdapat empat pengeluaran utama yang dialokasikan oleh para guru dengan tambahan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebutuhan pokok (27%), transportasi (11,8%), buku atau sumber belajar (11,3%), serta jajan anak dan lainnya (10,5%).
Dengan adanya tambahan penghasilan, pola menabung dan investasi kecil juga ikut berpengaruh. Sebanyak 57% penerima program kini menempatkan prioritas pengeluaran untuk menabung dan investasi di urutan keempat setelah semula di posisi keenam. Hal ini terjadi ketika telah mendapat bantuan sebanyak tiga kali.
Selain itu, para guru juga mengakui kinerjanya meningkat setelah menerima program bantuan insentif dan BSU.
LP3ES melaporkan bahwa sebanyak 88% guru merasa lebih bersemangat dan produktif setelah menerima bantuan. Kemudian, 86,2% guru merasa lebih dihargai oleh pemerintah dan 84% guru mengakui adanya peningkatan kehadiran.
Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode mixed methods, yakni dengan menggabungkan metode survei lapangan ke 30 provinsi, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pendidikan dan pelaku ekonomi lokal, serta analisis ekonometrika berbasis data sekunder.
Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan dari ketiga program yang digagas Kemendikdasmen, LP3ES menambahkan ada tiga kemungkinan tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dari program revitalisasi, yakni:
- Pemerataan program revitalisasi, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan
- Pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program
- Ketersediaan dana untuk operasional dan perawatan agar fasilitas sekolah tetap berfungsi dengan baik sesuai umur bangunannya
Dengan diberlakukannya tiga program Kemendikdasmen, diharapkan mutu pendidikan Indonesia meningkat dan mampu mencetak generasi-generasi penerus yang bisa bersaing secara global, sehingga bangsa Indonesia semakin maju.
Baca Juga: Berapa Rasio Murid-Guru di Indonesia pada 2025?
Sumber:
https://www.lp3es.or.id/2025/12/30/lp3es-revitalisasi-sekolah-dan-tambahan-penghasilan-guru-non-asn-berpotensi-dorong-ekonomi-daerah/
https://revit.kemendikdasmen.go.id/home
https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/survei-lp3es-bantuan-insentif-dan-bantuan-subsidi-upah-bsu-tingkatkan-kesejahteraan-guru/
Penulis: Faiza Az Zahra
Editor: Editor
