Setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan yang mencakup Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Bagian dari pidato ini harus selalu disampaikan dan ketentuannya secara resmi tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003.
RAPBN 2025 sudah disampaikan pada 16 Agustus lalu dan buku notanya sendiri telah dirilis resmi oleh Kementerian Keuangan. Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025, tersedia perincian data mengenai anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk RAPBN 2025.
10 Kementerian/Lembaga dengan Porsi RAPBN 2025 Terbesar
Dari total 92 K/L, berikut ini 10 K/L yang memiliki porsi anggaran terbesar dalam RAPBN 2025.
Ilustrasi statistik di atas memperlihatkan anggaran RAPBN 2025 untuk 10 K/L dengan porsi terbesar. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan porsi yang terbesar (17%) dalam RAPBN 2025 dengan anggaran melebihi Rp165 triliun.
Posisi kedua disusul oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan porsi 13% dari total RAPBN atau anggaran sekitar Rp126 triliun.
Kementerian pada peringkat tiga sampai tujuh masih memiliki porsi yang cukup besar (8-9% dari RAPBN), namun anggarannya masih di bawah Rp100 triliun.
Secara berurutan, K/L dengan anggaran terbesar pada RAPBN 2025 setelah Kemhan dan Polri adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Sementara pada peringkat delapan dan sepuluh ditempati oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dengan masing-masing memiliki anggaran di bawah Rp75 triliun atau hanya sekitar 2-5% dari total anggaran.
Baca Juga: Simak Anggaran Belanja Negara Menurut Fungsi pada RAPBN 2025
4 Program Prioritas Butuh Rp113 Triliun Anggaran Tambahan
Menindaklanjuti RAPBN 2025 yang diumumkan bulan Agustus sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana anggaran tambahan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu (4/9) lalu.
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa akan ada 4 program prioritas yang segera diimplementasikan, dan anggarannya akan diambil dari cadangan dalam belanja non-K/L. Berikut adalah 4 program prioritas yang dimaksud dan porsinya dalam anggaran tambahan.
Program prioritas Prabowo yang juga dikenal sebagai Program Quick Win Presiden Terpilih dibagi menjadi empat klaster. Klaster pertama yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) memegang porsi terbesar (63%) dan membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp71 triliun.
Kemudian program kedua yaitu program pembangunan sekolah dengan kebutuhan total anggaran Rp22 triliun (19%). Dari total tersebut, Rp20 triliun akan dialokasikan untuk perbaikan ruang kelas, perabotan, hingga kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Sementara Rp2 triliun lainnya secara khusus dialokasikan untuk sekolah-sekolah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Baca Juga: Anggaran Dana Desa Mencapai Rp71 Triliun pada RAPBN 2025
Ketiga, untuk program ketahanan pangan, Kemenkeu mengalokasikan Rp15 triliun guna pembangunan Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa.
Terakhir, program keempat adalah program kesehatan yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit berkualitas senilai Rp1,8 triliun.
Anggaran Belanja K/L Baru Diperkirakan Capai 1 Kuadriliun
Akibat dari tambahan kebutuhan anggaran, belanja K/L meningkat dari sebelumnya sebesar Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun atau lebih dari Rp1 kuadriliun.
Tambahan ini tidak hanya berasal dari anggaran ekstra untuk kebutuhan program prioritas, melainkan juga dari tambahan anggaran untuk lembaga tinggi (DPR dan MPR) yang mencapai Rp4,87 triliun. Oleh karena itu, total anggaran tambahan menjadi Rp117,87 triliun.
Dalam rapat kerja pada Rabu (4/9) di Jakarta, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sumber dana akan diambil dari belanja non-K/L, termasuk berbagai cadangan. Akibatnya, porsi belanja non-K/L akan menyusut dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun.
Walaupun terdapat perubahan, Sri Mulyani memastikan rasio anggaran secara keseluruhan tetap stabil. Kebutuhan anggaran yang besar diperkirakan akan tetap terakomodasi dengan perkiraan naiknya pendapatan negara di 2025 nanti.
Baca Juga: Proyeksi Angka Pertumbuhan Ekonomi pada RAPBN 2025
Penulis: Afra Hanifah Prasastisiwi
Editor: Editor
