Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merilis hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025 yang menjadi bentuk komitmen atas transparansi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Rabu (29/10). Survei ini menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana program, kebijakan, dan layanan Pemkot Bandung sudah efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Survei kali ini merupakan kerja sama Pemkot Bandung dengan GoodStats dan Koran Gala, menilai sembilan unsur pelayanan publik dan empat isu tematik meliputi sampah, kemacetan, banjir, dan kualitas udara.
Walikota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa hasil survei ini harus bisa menjadi patokan dalam menjalankan pemerintahan ke depan.
"Ini harus jadi patokan bagi kita, apalagi dalam menjalankan pemerintahan, semuanya berjalan dengan patokan yang jelas," tuturnya dalam pembukaan acara (29/10).
Adapun pada Triwulan III 2025, indeks kepuasan masyarakat di Kota Bandung mencapai 85,22 poin, turun dari Semester I 2025 yang mencapai 89,09. Jika ditarik ke belakang, dalam tiga tahun terakhir, indeks kepuasan masyarakat cenderung fluktuatif, dengan peningkatan terjadi pada 2024.
Unsur Pelayanan Publik
Secara umum, masyarakat Kota Bandung menilai unsur pelayanan publik dengan baik. Dari sembilan unsur yang dinilai, semuanya memperoleh capaian yang baik.
Kejelasan persyaratan dianggap jelas oleh 92,7% responden, sementara prosedur juga dinilai baik oleh 88% responden. Lebih lanjut, 62% responden menilai kecepatan pelayanan sudah baik, 78,7% menilai biaya sudah terjangkau, dan 96,7% menilai hasil layanan sudah baik.
Kompetensi dan perilaku petugas memperoleh skor dominan baik, meski masih ada beberapa bagian yang dapat ditingkatkan. Kualitas sarana dan prasarana tercatat dapat skor terendah, dengan sekitar 52% responden yang memberi nilai baik. Pembuatan antrian digital universal dan fasilitas ramah disabilitas bakal diprioritaskan untuk memastikan sarana dan prasarana yang lebih inklusif.
Di sisi lain, mekanisme pengaduan masih jadi PR, dengan 92% menilai sudah ada mekanisme yang berlaku, namun 71,4% menilai belum berfungsi dengan baik.
Unsur Layanan Umum Kota
Berbanding terbalik dengan pelayanan publik, unsur layanan umum memperoleh penilaian kurang memuaskan. Dari keempat isu yang dinilai, seluruhnya mendapat kinerja buruk, mendorong peran pemerintah dalam mengusahakan penyelesaian isu-isu tersebut.
Kinerja Pengelolaan Sampah
Kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandung masih menghadapi tantangan, dengan 31,3% responden menilai buruk, 37,3% menilai cukup, 26,7% menilai baik, dan hanya 4,7% yang menilai sangat baik.
Pemkot Bandung terus berinovasi dalam pengelolaan sampah melalui program Jumat Bersih dan konsolidasi Bank Sampah sebagai langkah menuju pengelolaan berbasis komunitas yang berkelanjutan.
Upaya ini sejalan dengan visi Bandung UTAMA, yang menempatkan kebersihan dan lingkungan hidup sebagai prioritas utama.
Pemerintah juga berencana memperkuat edukasi lingkungan melalui Mulok Lingkungan, menambah fasilitas pengolahan sampah, mengembangkan UPT pengelolaan, serta merevitalisasi infrastruktur di pasar tradisional.
Kinerja Penanganan Kemacetan
Kinerja penanganan kemacetan dinilai buruk oleh 43,3% responden, sedangkan 28% menilai cukup, 20% merasa baik, dan 8,7% menilai sangat baik.
Beragam upaya rekayasa lalu lintas dilakukan Pemkot Bandung untuk mengurai kemacetan, mulai dari pembangunan flyover, penerapan koridor bebas parkir, hingga penggunaan teknologi seperti manajemen lalu lintas berbasis AI dan Area Traffic Control System (ATCS) yang menyesuaikan durasi lampu secara real-time.
Selain itu, pengaturan waktu kegiatan masyarakat juga dioptimalkan, misalnya dengan menyesuaikan jam masuk sekolah agar tidak bertepatan dengan jam sibuk.
Kinerja Penanganan Banjir
Sama seperti isu sebelumnya, mayoritas responden menilai kinerja penanganan banjir di Kota Bandung masih buruk. Beragam langkah terus dilakukan untuk mengatasi isu ini, mulai dari pembangunan 30 kolam retensi, pemasangan pompa air di titik rawan, hingga pengembangan pusat reboisasi dan optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai area resapan air.
Kualitas Udara
Sebanyak 38% responden menilai kualitas udara di Kota Bandung sudah cukup, sedangkan hanya segelintir yang menilai sangat baik.
Emisi kendaraan menjadi salah satu faktor utama menurunnya kualitas udara. Untuk mengatasinya, Dinas Lingkungan Hidup mengadakan uji emisi gratis bagi kendaraan roda empat guna memastikan kelayakan dan menekan polusi.
Pemerintah juga terus memperluas serta melindungi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyerap polusi. Saat ini, luas RTH di Kota Bandung telah mencapai 1.700 hektare.
Target ke Depan
Ke depannya, pemerintah menargetkan kenaikan indeks kepuasan masyarakat Kota Bandung hingga di atas 90 poin, dengan proporsi pengaduan yang dikelola baik lebih dari 40% dan kecepatan pelayanan publik di atas 70%.
Metodologi Penelitian
Adapun survei dilakukan dengan metode kuantitatif online survey pada 30 September-9 Oktober 2025. Sebanyak 150 responden dipilih berdasarkan domisili yang dapat merepresentasikan 80% wilayah kecamatan di Kota Bandung.
Tingkat kepercayaan yang diperoleh sebesar 95% dengan margin of error sebesar 8%.
Sebanyak 47,3% responden berusia 19-25 tahun, mayoritas tamatan S1 (64%) dan bekerja sebagai karyawan swasta (34,7%).
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
