Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.
Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan APBN tahun 2021 sebesar Rp2.786,4 triliun dan menurun dibanding APBN tahun 2022 sebesar 3.106,4 triliun.
Alokasi APBN 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.230,025 milyar rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Anggaran APBN terbesar yang digunakan pemerintah pusat adalah untuk pelayanan umum sebesar Rp663 triliun rupiah, kemudian selanjutnya untuk fungsi ekonomi sebesar Rp630 triliun, dan perlindungan sosial sebesar Rp241 triliun.
Fungsi APBN sebagai perlindungan sosial menjadi salah satu dari 6 fokus utama kebijakan APBN pada tahun 2023. Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosiali ini bertujuan untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial.
Pemerintah menerapkan enam kebijakan untuk fokus APBN 2023, yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kemudian revitalisasi industri untuk mendorong hilirisasi dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Selanjutnya untuk fungsi pendidikan, anggaran yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar sebesar Rp230,7 triliun diantaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa. Selain itu, ada tunjangan profesi guru untuk 553,5 ribu guru nonPNS.
Sisanya anggaran APBN yang digunakan oleh pemerintah pusat adalah untuk fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp175,7 triliun, fungsi pertahanan Rp131,8 triliun, fungsi kesehatan Rp97,7 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp31,8 triliun, fungsi lingkungan hidup Rp13,1 triliun, fungsi agama Rp11,2 triliun, dan fungsi pariwisata dan budaya sebesar Rp3,6 triliun rupiah.
Penulis: Adel Andila Putri
Editor: Iip M Aditiya
