Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pemerintahan baru di tengah tekanan internasional untuk melakukan reformasi pada Kamis (28/3/2024). Abbas yang telah memimpin Otoritas Palestina sejak tahun 2005, mengumumkan kabinet barunya melalui keputusan presiden.
Dilaporkan, ia menyetujui pemerintah baru yang dipimpin oleh perdana menteri yang ditunjuk, Mohammad Mustafa. Penunjukan Mustafa dilakukan setelah pemerintah Palestina pimpinan mantan perdana menteri Mohammad Shtayyeh, yang mengundurkan diri akibat keadaan menantang yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerussalam.
Adapun, pemerintahan baru Palestina di bawah kepemimpinan Mohammad Mustafa ini menjadikannya pemerintahan ke-19 dalam sejarah Palestina. Kabarnya, kabinet baru pimpinan Mustafa terdiri dari 23 menteri dengan cakupan kekuasaan di beberapa wilayah konflik, salah satunya Tepi Barat yang diduduki Israel.
Sebelumnya pada 14 Maret 2024, Abbas menunjuk Mustafa selaku Kepala Dana Investasi Palestina (Palestine Investment Fund/PIF) sekaligus penasihat ekonomi senior untuk segera membentuk pemerintahan baru. Disebutkan, upacara pelantikan pemerintah baru pimpinan Mustafa akan dilaksanakan pada Minggu (31/3/2024). Nantinya, Mustafa juga akan menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan baru itu.
Rencana kerja pemerintahan baru tersebut akan memprioritaskan isu-isu kemanusiaan, yang mencakup rencana komprehensif untuk bantuan kemanusiaan rakyat Palestina di Jalur Gaza dan rekonstruksi daerah kantong.
Berdasarkan laporan dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), jumlah korban Palestina yang tewas akibat serangan Israel sudah mencapai 32.490 orang, sementara 74.889 orang lainnya mengalami luka-luka.
Tak hanya itu, program kerja pemerintahan Mustafa juga akan memfokuskan upaya untuk menstabilkan situasi keuangan serta mengurangi dampak ekonomi di Gaza dan Tepi Barat, yang saat ini tengah mengalami kehancuran imbas blokade Israel.
Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) baru-baru ini telah mengeluarkan resolusi gencatan senjata secepatnya di Gaza selama Bulan Ramadan. Pada 25 Maret 2024 lalu, setidaknya terdapat 14 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut yang diajukan oleh 10 anggota Dewan terpilih, sedangkan Amerika Serikat abstain.
Melansir Antaranews.com, resolusi tersebut menyerukan “gencatan senjata segera selama Ramadan yang dihormati oleh seluruh pihak dan mengarah pada gencatan senjata yang permanen dan langgeng.” Kemudian, resolusi itu juga menuntut “pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, serta memastikan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan lainnya”.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
