Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan di desa yang memiliki peran penting sebagai perencana, pengambil kebijakan, serta penentu proses pembangunan di desa.
Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa diharapkan mampu mengambil peranan yang cukup besar dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Indonesia. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa serta mengelola keuangan desa dengan baik serta tertib.
Oleh karena itu, penting halnya mengetahui profil dan kapasitas kepala desa sebagai bahan kajian kinerja pemerintahan desa di Indonesia.
Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 94,24 persen kepala desa di Indonesia merupakan laki-laki. Sementara jumlah kepala desa perempuan masih terlampau rendah yakni sebesar 5,76 persen.
Sulawesi Utara, Maluku, dan Gorontalo menjadi provinsi dengan kontribusi pemimpin desa perempuan tertinggi di Indonesia. Adapun jumlah kepala desa perempuan di Sulawesi Utara sebesar 21,83 persen, Maluku 11,75 persen, serta Gorontalo 10,65 persen. Selain provinsi tersebut, persentase jabatan kepala desa perempuan tercatat masih di bawah 10 persen.
Sebesar 65,73 persen kepala desa merupakan hasil pemilihan antara tahun 2017 hingga 2021. Kemudian, 26,23 persen di antaranya sudah menjabat selama 2 periode dari tahun 2012 hingga 206. Sisanya, 8,04 persen kepala desa sudah menjabat sebelum 2012.
Miftahul Munir, Kepala Desa Asal Jember yang Jadi Pembicara dalam Sidang PBB
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa tertinggi pada kelompok usia produktif
Usia menjadi salah satu faktor pendukung produktivitas kerja. Pemimpin dengan usia produktif kerja diyakini mendukung produktivitas yang lebih tinggi. Mayoritas usia kepala desa di Indonesia masuk ke dalam kelompok umur 41 hingga 50 tahun dengan persentase 42,90 persen.
Kelompok terbesar berikutnya ialah kepala desa berusia 51 hingga 60 tahun dengan persentase sebesar 30,51 persen. Kemudian, sebesar 19,40 persen kepala desa termasuk dalam kelompok usia 31 hingga 40 tahun.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan kepala desa berusia di bawah 31 tahun dan berusia lebih dari 60 tahun relatif kecil. Keterwakilan kedua kelompok umur kepala desa tersebut masih di bawah 10 persen, sebesar 5,25 persen untuk kepala desa berusia di atas 60 tahun dan hanya 1,94 persen untuk kepala desa berusia di bawah 31 tahun.
Kedua golongan usia tersebut dianggap cukup rentan untuk memegang tanggungjawab sebagai kepala desa. Kepala desa dengan usia muda berhadapan dengan tantangan kematangan pengalaman memimpin. Sementara kepala desa dengan usia di atas 60 tahun cenderung memasuki usia tidak produktif kerja dan menghadapi tantangan seperti performa fisik dan psikis.
Badar Roedin, Kepala Desa yang Sumbang Gaji dan Wakaf Tanah untuk Makam Jenazah Covid-19
Mayoritas kepala desa merupakan lulusan SMA
Bila ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas kepala desa di Indonesia mengenyam bangku pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase sebesar 57,54 persen.
Kemudian, sebesar 25,45 persen kepala desa di Indonesia menamatkan pendidikan Strata 1,2, dan 3 (S1/2/3) dengan rincian 23,62 persen merupakan lulusan S1 dan 1,83 persen merupakan lulusan S2/S3.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki persentase kepala desa dengan pendidikan SMA sederajat tertinggi yakni sebesar 76,81 persen. Kemudian untuk kepala desa dengan tingkat pendidikan terakhir S1/D4, Gorontalo memimpin dengan persentase 44,75 persen.
Secara nasional, sebesar 17,01 persen kepala desa di Indonesia memiliki tingkat pendidikan di bawah SMA. Papua Barat dan Papua menjadi provinsi yang memiliki kepala desa dengan tingkat pendidikan di bawah SMA terbesar dengan persentase masing-masing 58,47 persen untuk Papua Barat dan 33,47 persen untuk Papua.
Hal ini tak lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat pendidikan yang mumpuni di beberapa daerah. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin terbuka lebar pula peluang terciptanya beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi juga mendorong terwujudnya SDM handal yang mampu mewujudkan dan menyukseskan berbagai program pembangunan dalam jangka panjang terutama pembangunan desa di Indonesia.
Upaya Digitalisasi Layanan Publik dalam Sektor Pemerintahan
Penulis: Diva Angelia
Editor: Editor
