Proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) telah berlangsung sejak 2006 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2022. Pembangunan tower tersebut bertujuan untuk memperluas jaringan layanan internet yang mengalir sampai desa.
Proyek BTS 4G ini direncanakan akan dibangun di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT pada 2021-2022. Awal mula proyek penyediaan ribuan tower BTS 4G di daerah 3T ini dimulai pada awal tahun 2021 lalu. Kala itu, pembangunan BTS 4G di daerah 3T secepat mungkin dikerjakan dari awal tahun. Pembangunan BTS di wilayah 3T sendiri merupakan implementasi arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh Tanah Air.
Hal ini juga disebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital, demi memperkecil kesenjangan digital alias digital divide antar lapisan masyarakat.
Menurut Dirut BAKTI Kominfo, di 9.113 desa dan kelurahan yang berada di 3T, BAKTI Kominfo telah menyelesaikan atau upgrading BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan selama periode 2019- 2020.
Dalam pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo yang dicanangkan akan dibangun di 7.904 desa/kelurahan, pengerjaannya akan dibagi ke dalam dua tahap, untuk tahun 2021 pembangunan akan dikerjakan sebanyak 4.200 desa/kelurahan sedangkan tahun 2022 akan dibangun BTS di 3.704 desa/kelurahan.
Untuk melancarkan pembangunan ini, Kominfo menggandeng sejumlah mitra kerja sama operasi (KSO) yang memiliki lisensi di Indonesia. Penandatanganan kerja sama dengan para mitra sudah dilakukan sejak awal 2021.
Berdasarkan informasi pada situs Kominfo, perjanjian kontrak untuk paket 1 dan 2 telah ditandatangani oleh BAKTI Kominfo dengan para mitra yaitu Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data pada 29 Januari 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp9,5 triliun. Sementara untuk kontrak paket 3, 4, dan 5 ditandatangai oleh Kominfo bersama para mitra yaitu konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI pada 26 Februari 2021 dengan nilai kontrak mencapau Rp18,8 triliun. Sehingga jika diakumulasikan, total anggaran untuk pembangunan tower BTS 4G di wilayah 3T Paket 1-5 mencapai Rp28,3 triliun.
Anggaran pembangunan proyek BTS 4G ini berasal dari komponen Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo, dan Rupiah Murni (RM).
Dugaan korupsi BTS 4G ini mulai muncul di pertengahan tahun 2022, tepatnya 25 Oktober 2022. Kala itu tim Jampidsus Kejagung melakukan gelar perkana dimana mereka berhasil mengumpulkan bukti awal yang cukup tentang adanya dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur tower BTS dan infrastruktur pendukung paket 1-5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.
Mulanya, Kejagung menetapkan dan menahan 3 tersangka awal dalam perkara tindak pidana korupsi BTS 4G pada Januari 2023 yaitu, Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto. Selanjutnya, penyidik mentapkan tersangka lainnya yaitu Mukti Ali (Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment), Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitech Media Sinergy), dan Johnny Plate (Menkominfo).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap nilai kerugian keuangan negara akibat kasus BAKTI Kominfo mencapai Rp8 triliun. Sekjen Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfady Syam menjelaskan harga sebuah menara BTS berkisar Rp600 juta - Rp1,5 miliar. Proyek yang seharusnya selesai pada Desember 2021 tersebut akhirnya diundur hingga Maret 2022. Dari anggrapan Rp10triliun yang dilaporkan hanya sekitar Rp2 triliun saja.
Penulis: Adel Andila Putri
Editor: Iip M Aditiya
