Masih Berkisar di Angka 70%, Indeks Demokrasi Indonesia Termasuk Normal?

Terus alami perubahan dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang berkisar di angka 70%. Apakah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan?

Zakiah machfir

12 Juni 2024 pukul 08.30

Masih Berkisar di Angka 70%, Indeks Demokrasi Indonesia Termasuk Normal?

Ilustrasi Demokrasi | Sumber: Media Indonesia

Ukuran Fon:

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dengan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sukoharjo, istilah demokrasi dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

Sikap dan perilaku rakyat dalam menjalankan Pemilu dengan baik.
Hubungan antara rakyat atau para wakil rakyat bermusyawarah guna merumuskan suatu keputusan politik.
Sikap bangsa atau para wakil rakyat (DPR) mengatasi perbedaan dengan baik.
Terwujudnya hak-hak wakil rakyat (DPR), seperti hak interpelasi, hak budget, hak inisiatif, dan hak-hak lain secara baik dan tepat.
Seberapa besar nasionalisme rakyat mengakar pada penghormatan sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan.

Melihat Demokrasi dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Berdasarkan penjelasan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk melihat data perkembangan demokrasi di Indonesia.

Indikator tersebut dihasilkan dari gabungan berbagai fenomena demokrasi di suatu daerah bersama dengan beberapa instansi pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Pemerintah Daerah.

Adanya IDI menjadi penting, apabila melihat nilai demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan grafik di bawah, pada tahun 2021 - 2023, aspek kesetaraan mengalami peningkatan. Namun, pada aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi, mengalami perubahan fluktuatif.

Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional

Mengutip Kompas, ketiga aspek demokrasi di atas merupakan metode baru dalam penghitungan IDI dengan beberapa aspek penyusun di dalamnya, yakni sebagai berikut.

Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara, antar masyarakat, dan dalam setiap kebijakan Terjaminnya kebebasan berkeyakinan, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, Pemenuhan hak-hak pekerja, Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Kesetaraan gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik Anti-monopoli sumber daya ekonomi, Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, Akses masyarakat terhadap informasi publik, Kesetaraan dalam pelayanan dasar.	Kinerja lembaga legislatif dan yudikatif, Netralitas penyelenggara pemilu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, Pendidikan politik pada kader partai politik.

Salah satu aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, tengah menjadi perbincangan hangat saat ini. Berdasarkan data di atas, aspek lembaga demokrasi menurun pada 2023, poin netralitas penyelenggara pemilu turut menjadi penyebabnya.

Mengutip Kompas, Prof. Saiful Munjani, selaku Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mengatakan bahwa penurunan skala demokrasi Indonesia telah terjadi sejak 2004 atau setelah dimulainya pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung. Maka, penyelenggaraan demokrasi harus terus dikawal dan diawasi agar nilai yang dihasilkan bukan berasal dari persepsi para ahli politik, melainkan dari survei-survei opini publik.

Adanya IDI dapat menjadi sumber data penting dalam perencanaan pembangunan politik tingkat nasional. Apabila suatu daerah memiliki demokrasi yang sehat, artinya banyak agenda perbaikan dan peningkatan kualitas yang diberikan pada masyarakat. Dengan begitu, tinggi rendahnya IDI dapat dilihat dari bagaimana hasil kerja pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan, dan menjadikan nilai IDI sebagai bahan evaluasi ke depannya.