Mana yang Lebih Baik? Bansos atau Subsidi BBM

Pemerintah telah resmi mengumumkan akan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada kenaikan harga jual BBM. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Maka dengan cara ini pemerintah akan menyalurkan dana subsidi lebih tepat sasaran karena akan diterima langsung oleh kelompok masyarakat rentan miskin.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis bbm yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” sebut Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, pada Sabtu (3/9).

Jokowi menambahkan, pengalihan subsidi tersebut juga dilakukan karena lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi. Tujuan lain dari pengalihan subsidi ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi tekanan kenaikan harga.

Kebijakan ini kemudian mendapat sorotan di media sosial yang mempertanyakan, apakah pengalihan subsidi BBM dengan pemberian bantuan sosial (bansos) akan lebih baik dibandingkan mensubsidi BBM demi mempertahankan harga BBM tetap terjangkau?

Skema penyaluran bansos

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan total dana pengalihan subsidi BBM mencapai Rp24,17 triliun ini akan mulai disalurkan mulai 31 Agustus dan berlangsung sampai Desember 2022.

Dalam penyalurannya, bansos pengalihan subsidi BBM dibagi menjadi 3 kategori bantuan yang dibedakan berdasarkan penerimanya.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM akan disalurkan dalam dua tahap, yakni masing-masing akan menerima sebanyak Rp300.000. Dengan begitu, satu orang penerima BLT akan mendapatkan Rp600.000. Penerima BLT diperuntukkan pada 20,56 jua keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial (Kemensos).

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (SBU) pengalihan subsidi BBM akan diberikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak satu kali kepada penerima dengan besaran dana Rp600.000 per bulan. Nantinya, dana ini akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Ketiga, Dana Transfer Umum Daerah (DAU dan DBH) pengalihan subsidi BBM dialokasikan dengan memanfaatkan anggaran sebesar 2 persen dari DAU dan DBH. Khusus bansos dengan skema ini diberikan kepada para pekerja yang berada di sektor transportasi umum, seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan.

Lebih lanjut, alokasi pengalihan subsidi dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang semakin membengkak.

Penyebab kenaikan harga BBM 

Meninjau dalam data Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam enam tahun terakhir, subsidi energi termasuk BBM yang diberikan pemerintah tumbuh 38,8 persen  Compounded annual growth rate (CAGR) dari Rp97,6 triliun pada 2017 menjadi Rp502,4 triliun pada 2022.

Pembengkakkan anggaran yang drastis tersebut merupakan imbas dari kenaikan harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume BBM bersubsidi.

Sejalan dengan hal tersebut, pengamat Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, subsidi BBM saat ini sangat kontraproduktif karena akan menambah kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Mamit menjelaskan subsidi BBM menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena penggunaannya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat mampu.

“Sudah cukup kita membakar dana APBN kita di jalan raya, kita bisa memanfaatkan APBN kita di sektor produktif," ujar Mamit lewat keterangan tertulis pada Selasa, (30/8).

Meski demikian Mamit mengatakan penyesuaian harga BBM subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir melainkan sudah menjadi net importir.

Nilai impor Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, berbanding terbalik dengan besaran produksi yang hanya 600 ribu barel per hari, belum lagi akan adanya melemahnya nilai tukar rupiah. Mamit menilai, pemerintah harus melakukan reformasi subsidi BBM. Tidak lagi subsidi BBM, melainkan subsidi orang sehingga tepat sasaran dan tidak membebani APBN.

Walaupun setiap tahun, Indonesia mengimpor banyak minyak mentah, ironisnya harga BBM di dalam negeri masih tergolong murah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan Timor Leste.

Namun, kenaikan harga BBM tidak sepenuhnya dapat diterima begitu saja. Pemerintah perlu memikirkan akan terjadinya konsekuensi dari ancaman inflasi.

Mana yang lebih baik, subsidi BBM atau pemberian Bansos?

Menurut pengamat dari Indonesia Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan kenaikan harga bbm akan berdampak pada inflasi yang lebih tinggi. Diketahui pada bulan Agustus inflasi bahan secara umum bisa tembus ke level 7 hingga 7,5 persen hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.

Ia yakin bahwa saat ini pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk masyarakat yang membutuhkan seperti kebijakan penyaluran bansos, tetapi akan lebih baik jika subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas, seperti membangun sekolah, jembatan, dan bendungan.