Keterbatasan lapangan kerja di suatu negara membawa banyak dampak sosial bagi masyarakat. Meningkatnya biaya hidup turut menambah beban masyarakat, membuat sebagian dari mereka memutuskan mencari peruntungan di negeri orang.
Fenomena migrasi internasional merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Meskipun fenomena ini banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti politik, agama, pendidikan dan psikologis, tetapi faktor ekonomi tetap menjadi pendukung utamanya. Lantas negara mana saja yang banyak menjadi tujuan orang Indonesia untuk bekerja?
Grafik di atas menunjukkan negara tujuan utama orang Indonesia untuk bekerja pada tahun 2024. Malaysia menjadi dominasi dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 209,5 ribu orang atau mencapai 46,3%.
Angka ini sangat jauh di atas negara tujuan lainnya, seperti Arab Saudi dengan 58,6 ribu orang, serta Taiwan dan Singapura yang masing-masing mencatat 41,5 ribu dan 38,2 ribu orang.
Sementara itu, negara-negara seperti Hong Kong (17,1 ribu), Jepang (13,1 ribu), dan Brunei Darussalam (13 ribu) juga menjadi tujuan yang cukup signifikan meski jumlahnya jauh lebih kecil dibanding empat negara teratas.
Beberapa negara lain seperti Uni Emirat Arab (11,1 ribu), Korea Selatan (7,2 ribu), dan Amerika Serikat (4,7 ribu) turut tercatat sebagai destinasi PMI. Menariknya, negara lain selain sepuluh negara di atas memiliki akumulasi angka pekerja yang cukup besar, yaitu 37,9 ribu orang, menunjukkan bahwa pekerja Indonesia tersebar ke berbagai belahan dunia.
Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024, tiga provinsi penyumbang pekerja migran terbesar semuanya berasal dari Pulau Jawa. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dengan total kontribusi sebesar 53,3%.
Status Pulau Jawa sebagai wilayah maju membuat banyak orang tertarik untuk mencari pekerjaan dan menetap di sana. Namun, konsekuensinya adalah terjadinya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena persaingan kerja yang ketat sehingga mendorong banyak penduduknya untuk mencari solusi dengan bekerja di luar negeri.
Upaya Pemerintah Lindungi PMI
PMI yang bekerja di luar negeri ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi defisit tenaga kerja nasional. Namun di samping itu, tidak jarang juga ditemukan kasus PMI yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi.
Sejalan dengan itu melihat banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia, pada 2022 lalu pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan ini membahas mengenai penempatann dan PMI sektor domestik di Malaysia. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sektor rumah tangga di Malaysia.
Lebih lanjut, saat ini pemerintah tengah melakukan perbaikan tata kelola pelindungan PMI. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menekankan pentingnya penempatan PMI secara prosedural. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah mengenai skema penempatan, kontrak kerja yang adil, perlindungan hukum yang aktif, serta mekanisme perlindungan dini terhadap potensi kekerasan atau eksploitasi. Hal ini dilakukan dalam upaya menjamin perlindungan maksimal bagi para pekerja
“Negara wajib hadir dalam setiap fase, mulai dari pelatihan, penempatan, hingga pemulangan. Tugas kita bukan sekedar mengirim, tapi juga menjaga dan mendampingi mereka,” tegasnya, pada Jumat (20/6/2025) melansir laman Kemenko Polkam.
Baca Juga: Hong Kong Jadi Favorit Pekerja Migran Indonesia 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/22/8934c883888698d7acb2e179/analisis-mobilitas-tenaga-kerja-hasil-sakernas-2024.html
https://polkam.go.id/menko-polkam-pemerintah-terus-perbaiki-tata-kelola-pelindungan-pekerja-migran/
Penulis: Silmi Hakiki
Editor: Editor
