Akhir tahun 2022 lalu, tepatnya pada Jumat (30/12) Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi covid-19 di Indonesia. Hal itu dilakukan karena menurut presiden, pandemi covid-19 di Indonesia makin terkendali dalam beberapa bulan terakhir.
Sontak, kabar ini pun menimbulkan respons yang positif dari seluruh masyarakat Indonesia karena pada akhirnya masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa ada pembatasan yang ketat. Namun, meskipun PPKM telah dicabut Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarkat untuk tetap hati-hati dan waspada, khususnya terkait pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup.
"Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan, kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Masyarakat harus makin mendiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,” kata Presiden Joko Widodo dilansir situs resmi Presiden RI (30/12).
Rupanya, pesan presiden tersebut direspons positif oleh masyarakat umum. Hal itu ditunjukkan dari laporan survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini" yang dirilis Minggu (22/1).
Pada salah satu bagian surveinya, LSI turut membahas mengenai respons masyarakat soal pencabutan PPKM, khususnya terkait urgensi penggunaan masker bagi masyarakat setelah dicabutnya PPKM. Hasilnya, mayoritas masyarakat menganggap penggunaan masker saat ini masih sangat atau cukup diperlukan.
"Nah, tampaknya masyarakat juga kalau dilihat dari data berikut ini setuju dengan kehati-hatian yang disampaikan melalui pesan presiden bahwa walaupun PPKM dicabut tapi kita tetap harus hati-hati, karena itu penggunaan masker tetap harus dilakukan. Masyarakat memandang bahwa penggunaan masker tetap diperlukan," terang Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat memaparkan rilis surveinya secara daring (22/1).
Dalam laporannya, tertulis bahwa 77,5 persen masyarakat merasa penggunaan masker saat ini masih diperlukan dengan rincian 23,1 persen menjawab sangat diperlukan dan 54,4 persen sisanya menjawab cukup diperlukan. Hanya sekitar 19,6 persen masyarakat saja yang memiliki pendapat berlawanan, yakni 9,5 persen menjawab kurang diperlukan dan 10,1 persen sisanya menjawab sangat tidak diperlukan.
Sementara itu, 3 persen sisa responden memilih menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun survei nasional ini dibuat LSI menggunakan metode random digit dialing (RDD) yang memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Terdapat total 1.221 responden terpilih dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan di angka 95 persen.
Mayoritas masyarakat Indonesia masih gunakan masker di luar rumah
Untuk makin memperkuat persepsi masyarakat terkait urgensi penggunaan masker, LSI menambahkan pertanyaan lanjutan mengenai intensitas penggunaan masker di luar rumah bagi masyarakat Indonesia. Hasilnya, mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan masker di luar rumah meskipun persentase yang menyebut jarang menggunakan masker meninggi dibanding pertanyaan urgensi sebelumnya.
"Nah, kalau kita gabungkan (data) yang menyatakan sangat sering dengan yang cukup sering menggunakan masker itu masih mayoritas, enggak tahu nanti kalau (kebijakan pencabutan PPKM) sudah berjalan lebih lama. Jadi, ada 57 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka masih sering menggunakan masker. (Persentase) yang sudah tidak sering atau jarang menggunakan masker itu di kisaran 41 persenan. Jadi mayoritas masyarakat kita masih sering menggunakan masker," jelas Djayadi Hanan.
"Ini sejalan dengan persepsi tadi, bahwa masker tetap diperlukan walaupun rupanya ketika dipraktikkan kalau menggunakan pertanyaan ini lebih sedikit yang sering menggunakan masker dibandingkan yang menyatakan bahwa penggunaan masker itu tetap diperlukan," sambungnya.
Langkah ke depan Indonesia
Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah yang turut hadir dalam rilis survei ini diwakili Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah terus mengantisipasi hadirnya varian virus baru ke Indonesia. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk terus waspada meski pandemi telah melandai.
"Tentu kita tetap waspada, bahwa yang namanya pandemi itu kan tidak bisa tidak ada. Setiap berapa tahun, (pandemi) itu biasanya suka ada. Tentu yang perlu diantisipasi sekarang apakah ada varian baru? Makanya, pemerintah kalau kita lihat tetap berusaha mendorong adanya booster untuk beberapa bulan ke depan walaupun memang kalau dilihat dari angka-angkanya semua baik," ujar Menteri BUMN Erick Thohir.
"Karena itu juga pemerintah mendorong bagaimana tadi yang kita sampaikan sebaiknya memang penggunaan masker ini menjadi sesuatu pribadi-pribadi ini lebih disiplin. Toh, kita sudah mendisiplinkan diri selama ini. Kalau kita lihat negara tetangga kita seperti di Jepang sendiri mereka sendiri punya hal seperti ketika di kendaraan umum, atau ketika mereka merasa kesehatannya tidak maksimal, itu tetap menggunakan masker," sambungnya.
Menutup sesi diskusi, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menegaskan bahwa rilis survei ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa saat ini pemerintah memiliki modal dan dukungan yang kuat untuk mengendalikan pandemi. Tak berhenti di sana, ia juga menyebut bahwa pemerintah dapat memulihkan ekonomi secara lebih cepat di momentum awal tahun ini.
"Pemerintah di awal tahun 2023 punya modal dan dukungan yang kuat untuk pertama mengupayakan terus agar kemampuan mengendalikan pandemi menjadi endemi bisa terus terlaksana, sekalipun tentu ada tantangan-tantangan. Yang kedua adalah agar pemerintah memulihkan ekonomi lebih cepat, walaupun sekali lagi tantangannya kita tahu tidak ringan, yaitu adanya kemungkinan dunia memasuki masa sulit atau masa resesi. Tapi survei ini menunjukan paling tidak pemerintah punya dukungan yang cukup kuat," pungkas Djayadi.
Penulis: Raihan Hasya
Editor: Iip M Aditiya
