Jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Persepsi ini tercermin dalam survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan mayoritas publik menilai ketimpangan ekonomi kian melebar.
Survei bertajuk Komitmen Publik Terhadap Pancasila ini dilakukan pada 1–12 Maret 2026 terhadap 2.020 responden melalui metode multistage random sampling. Ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam survei sesuai sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Hasilnya, dalam pertanyaan “seberapa setuju terhadap pandangan bahwa perbedaan kaya dan miskin di Indonesia semakin melebar?”, sebanyak 73,7% responden menyatakan setuju bahwa jurang ketimpangan kian membesar.
Baca Juga: Laju Ketimpangan RI Menurun, Bagaimana Trennya?
Berdasarkan survei LSI, sebanyak 56,1% responden menyatakan setuju dan 17,6% sangat setuju bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia semakin membesar.
Sementara itu, 20,6% responden menjawab tidak setuju, 2,7% sangat tidak setuju, dan 2,9% tidak memberi pernyataan. Meski 24% dari responden merasa kesenjangan ekonomi tidak meningkat, data menunjukkan bahwa hampir tiga dari empat masyarakat Indonesia merasakan adanya ketimpangan ekonomi langsung di lapangan.
Berdasarkan demografi usia, kelompok 22–25 tahun menjadi yang paling banyak menyatakan persetujuan yakni mencapai 82%. Secara umum, lebih dari 50% responden di setiap kelompok usia 21–55 tahun turut menyatakan hal serupa. Artinya, persepsi mengenai ketimpangan ekonomi ini dirasakan lintas generasi.
Tingkat persetujuan juga konsisten di seluruh kelompok pendapatan. Mulai dari responden dengan penghasilan di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp4 juta per bulan, seluruhnya mencatat lebih dari 70% menyatakan setuju bahwa kesenjangan semakin melebar.
Dari sisi wilayah, responden di Jawa Barat mencatat tingkat persetujuan tertinggi sebesar 81,2%, disusul oleh Kalimantan sebesar 81,1% dan DKI Jakarta sebesar 79,4%.
Tingginya persepsi ketimpangan di wilayah perkotaan sejalan dengan temuan indeks gini (gini ratio) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, bahwa Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi.
Indeks Tingkat Ketimpangan Indonesia
Data BPS menggambarkan ketimpangan di Indonesia melalui indikator rasio gini. Pada September 2025, provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah Papua Selatan (0,426), DKI Jakarta (0,423), dan DI Yogyakarta (0,414). Jawa Barat dan Papua juga mencatat angka yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 0,397, disusul Kepulauan Riau sebesar 0,385.
Daftar sepuluh besar ditutup oleh Gorontalo (0,383), Papua Barat (0,383), Nusa Tenggara Barat (0,364), dan Papua Barat Daya (0,361).
Gini ratio sendiri merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, sementara nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi yang lebih merata. Secara umum, rentang 0,3–0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan moderat.
Secara nasional, BPS mencatat adanya tren penurunan ketimpangan di Indonesia. Pada September 2025, nilai gini nasional berada di angka 0,363, turun dari 0,381 pada September 2024.
BPS turut mencatat adanya peningkatan daya beli kelompok 40% ke bawah, atau populasi penduduk miskin dan rentan miskin menurut standar Bank Dunia. Pada September 2025, kelompok 40% Indonesia memiliki distribusi pengeluaran sebesar 19,28%, naik dari September 2024 yang memiliki pengeluaran sebanyak 18,41%.
Meski data BPS menunjukkan adanya penurunan ketimpangan secara berkala, pandangan publik dalam survei LSI menandakan bahwa sebagian masyarakat belum merasa keadaan ekonomi sepenuhnya membaik, mengingat 73% merasa jurang ketimpangan semakin melebar.
Penguatan perlindungan sosial seperti bansos, program keluarga harapan (PKH), hingga perbaikan pendapatan kelompok bawah masih menjadi upaya pemerintah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: Ketimpangan Kemiskinan Antarpulau di Indonesia 2025
Sumber:
https://www.lsi.or.id/post/rilis-lsi-12-april-2026
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio--maret-2025.html
Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor
