Kesetaraan gender dimaknai dengan ketika tiap orang dari semua jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Kesetaraan gender sangat penting karena dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan.
Sayangnya, kesetaraan gender diprediksi baru akan bisa tercapai 300 tahun lagi dalam kondisi yang ada di masa kini. Hal ini diucapkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dalam konferensi PBB mengenai isu perempuan pada Senin, (6/3) lalu.
“Kesetaraan gender semakin menjauh. Dengan kondisi seperti ini, UN Women memperkirakannya akan tercapai 300 tahun lagi,” ucapnya.
Guterres memperingatkan, masih banyak anak perempuan dan perempuan di belahan negara lain yang terancam tiap harinya. Ia juga mengingatkan insiden Taliban di Afghanistan, di mana hak-hak perempuan dirampas, termasuk akses pendidikan ke sekolah menengah atas dan universitas.
"Di beberapa negara, anak perempuan yang pergi ke sekolah berisiko diculik dan diserang. Di tempat lain, polisi bahkan menyerang para perempuan. Angka kematian ibu semakin meningkat. Seorang wanita meninggal setiap dua menit selama kehamilan atau persalinan,” tambah Guterres.
Lalu, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Apakah indeks kesetaraan gender di Indonesia sudah cukup baik?
Indeks ketimpangan gender di Indonesia
Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Gender Gap Report 2022, Indonesia mendapatkan skor indeks ketimpangan gender 0,697 dan berada di peringkat ke-92 dari total 146 negara.
Laporan tersebut mengkaji mengenai indeks kesenjangan gender yang dianalisa berdasarkan empat bidang, yaitu pemberdayaan politik, pencapaian pendidikan, partisipasi dan peluang ekonomi, serta kesehatan dan keberlangsungan hidup.
Adapun, indeks ketimpangan gender WEF memiliki sistem penilaian dengan rentang skala 0 sampai 1. Skor 0 berarti adanya kesenjangan gender yang lebar, sedangkan skor 1 menunjukkan kondisi kesetaraan gender.
Dalam bidang ekonomi, Indonesia mendapatkan skor 0,674 atau berada pada kisaran rata-rata global. Menurut laporan, Indonesia mengalami pengurangan partisipasi angkatan kerja, di mana jumlah perempuan yang meninggalkan dunia kerja mencapai 2,3% pada tahun 2022.
Pada bidang pendidikan dan kesehatan, Indonesia mendapatkan skor tinggi mencapai 0,97. Namun, nilai ini juga masih berada pada kisaran rata-rata global. Skor untuk pencapaian literasi dan pendidikan dasar di Indonesia terlihat sedikit meningkat 0,002 dari tahun lalu.
Sementara itu, skor pemberdayaan perempuan di bidang politik di Indonesia merupakan yang paling rendah jika dirinci berdasarkan sub indeks. Skornya sebesar 0,169 atau berada di bawah kisaran rata-rata global.
Mengutip laporan dari Bank Dunia, selama lima dekade terakhir, lanskap hukum Indonesia telah mengalami kemajuan. Pada tahun 1970 silam, perempuan hanya memiliki 20% hak yang diberikan kepada laki-laki. Ini berkembang pada tahun 2022, di mana kini perempuan mendapatkan lebih dari 70% dari hak-hak ini.
Akan tetapi, hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kesetaraan gender di bidang ekonomi. Terdapat penilaian berdasarkan beberapa indikator yang ditetapkan Bank Dunia untuk mengukur kesetaraan gender.
Di antaranya, yakni jaminan mobilitas dengan skor 100, perlindungan kerja di Indonesia dengan skor 100, kesetaraan upah skor 75, kesempatan berbisnis skor 75, tunjangan pensiun skor 75, kepemilikan aset dengan skor 60, pengasuhan anak skor 40, serta kesetaraan dalam perkawinan skor 40.
Dari rincian tersebut, Indonesia mendapatkan skor kumulatif sebesar 70,6 di tahun 2023. Skor ini tercatat membaik dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mendapat skor 64,4. Sementara, Bank Dunia menetapkan sistem penilaian dengan rentang 0-100 untuk setiap negara. Skor 0 menunjukkan tidak adanya jaminan dari negara, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa negara telah memberikan jaminan penuh.
Ketimpangan upah berdasarkan gender (gender wage gap) juga masih ditemukan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan upah buruh paling besar terjadi pada kelompok tenaga usaha jasa dengan persentase mencapai 43% pada tahun 2021.
Angka ini menunjukkan bahwa pekerja laki-laki mendapatkan upah dengan rata-rata yang lebih tinggi sebesar 43% dari pekerja perempuan dalam bidang tenaga usaha. Tercatat, kesenjangan ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2020 yang mencapai 45,57%.
Kesenjangan upah selanjutnya datang dari kelompok tenaga profesional dengan persentase mencapai 33,52% pada tahun 2021. Disusul oleh kelompok tenaga usaha pertanian dan penjualan dengan masing-masing mencapai 32,58% dan 26,57%.
BPS mencatat bahwa ketimpangan upah ini merosot sedikit menjadi 20,39% jika dihitung secara keseluruhan pada 2021. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 21%. Sementara, kesenjangan upah berdasarkan gender dengan nilai negatif hanya terjadi pada kelompok pekerjaan lainnya, yaitu sebesar -6,74%.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
