Kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) mengalami stagnasi selama pemerintahan Jokowi.
Hal ini tertuang dalam hasil laporan SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bertajuk Indeks Hak Asasi Manusia 2023, Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi yang mengacu kepada UU No. 12 Tahun 2005 (Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik), serta UU No.11 Tahun 2005 (Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya).
Data dari hasil laporan tersebut menunjukan bahwa skor rata-rata indeks HAM nasional selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah mencapai angka moderat, yakni 4 dengan skala 1-7.
Pada tahun 2023 ini, bahkan skor indeks HAM mengalami penurunan sebesar -0,1 dari tahun sebelumnya.
Adapun indikator yang memiliki skor terendah dalam variabel hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) adalah pemenuhan hak atas tanah dengan skor 1,9. Sementara itu, untuk variabel hak sipil dan politik (sipol), indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penyumbang skor terendah, yakni 1,3 diantara seluruh indikator lainnya.
Mengutip dari laman resmi SETARA Institute, peneliti hukum dan konstitusi SETARA Institute, Sayyidatul Insiyah, mengatakan pengkerdilan ruang-ruang sipil yang semakin masif terefleksi pada skor indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang selalu menjadi indikator dengan skor paling buruk, bahkan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama kepemimpinan Jokowi yang hampir menuju satu dekade. Termasuk di tahun ini yang mengalami penurunan tajam sebesar -0,6 dibanding pada Indeks HAM 2019.
Lebih lanjut, Sayyidatul juga mengatakan bahwa pasal karet dalam UU ITE menjadi alat pembungkaman terhadap suara-suara yang vokal dan kritis terhadap jalannya pemerintahan.
“Dari semenjak Undang-Undang ITE itu disahkan pada 2008 hingga tahun 2023 ini, lagi-lagi kriminalisasi terhadap masyarakat berbasis UU ITE itu banyak sekali ditemukan pada era Presiden Jokowi. Misalkan di tahun 2022 sebanyak 97 kasus, kemudian di tahun 2020 mencapai 84 kasus. Dan data monitoring dari awal Januari sampai Oktober 2023, angkanya juga masih sangat tinggi, yaitu 89 kasus,” jelas Sayyidatul, dikutip dari VOA Indonesia.
Kenaikan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama juga menjadi salah satu faktor turunnya skor Indeks HAM.
SETARA Institute mencatat, pada Januari-Juni 2023 dan Januari-Juni 2022 terdapat kenaikan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama yang signifikan. Beberapa contoh kasus diantaranya adalah aksi penolakan pendirian rumah ibadah, serta pemaksaan atribut keagamaan di lingkungan pendidikan.
Tak hanya itu, penurunan skor hak atas tanah pada indeks HAM menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2015 – 2021 mencapai 2.498 kasus, jauh melampaui masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjumlah 1.770 kasus.
Perampasan wilayah adat, janji yang tak ditunaikan kepada masyarakat adat, dan pembungkaman aspirasi masyarakat di balik eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digencarkan Presiden Jokowi, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek Food Estate di Papua Barat, hingga proyek Geothermal di Manggarai juga dinilai semakin memperkeruh demokrasi nasional.
Penulis: Anissa Kinaya Maharani
Editor: Iip M Aditiya
