Tahun 2024 digadang-gadang menjadi tahun pemilu terbesar sepanjang sejarah demokrasi. Setidaknya 64 negara di berbagai belahan dunia dihadapkan pada agenda pemilu di tahun ini. Secara kuantitas, jumlah ini mewakili sekitar 4 miliar orang atau setengah dari jumlah populasi dunia.
Pemilu adalah syarat mutlak dalam sistem negara demokratis. Ini merupakan wujud paling dasar yang melegitimasi bahwa kendali atas kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
Pelaksanaan pemilu bakal sangat menentukan sejauh mana kualitas demokrasi ke depan dapat dihasilkan.
Hal ini yang coba diukur oleh Economist Intelligence Unit (EIU) melalui kajian Democracy Index atau indeks demokrasi yang rutin diluncurkan tiap tahunnya sejak 2006.
EIU mengelompokkan tingkat demokrasi di 167 negara ke dalam 4 kategori: full democracy (demokrasi penuh), flawed democracy (demokrasi cacat), hybrid regime (rezim campuran), dan authoritarian (rezim otoriter).
Selain proses pelaksanaan pemilu, penilaian EIU juga didasarkan pada 4 dimensi lain, yaitu tingkat kebebasan sipil, fungsionalitas pemerintahan, partisipasi politik dan budaya politik.
Di tahun 2023, rata-rata skor indeks demokrasi global kembali turun dari 5,29 menjadi 5,23. Ini jadi yang terendah sejak indeks ini pertama kali diluncurkan di 2006, sekaligus memperpanjang tren regresi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca dunia dilanda pandemi.
Berdasarkan kategorinya, jumlah negara di kelompok “demokrasi penuh” di tahun lalu tetap berada di angka 24, sama seperti tahun sebelumnya.
Pada kelompok “demokrasi cacat”, jumlahnya bertambah dari 48 menjadi 50 negara, setelah Papua Nugini dan Paraguay mencatatkan kenaikan skor dan melepaskan statusnya dari kelompok “rezim campuran”.
Dari 95 negara tersisa, 34 negara di antaranya masuk ke kelompok “rezim campuran”, yang menunjukkan adanya irisan dari praktik demokrasi formal dan otoriter, dan 59 negara lainnya diklasifkasikan sebagai “rezim otoriter”.
Kemudian menurut ukuran demokrasinya, hampir separuh dari jumlah penduduk dunia (45,4%) di 2023 hidup dalam sistem demokrasi, baik yang tergolong sebagai “demokrasi penuh” (7,8%) maupun “demokrasi cacat” (37,6%).
Di sisi lain, lebih dari 1/3 penduduk dunia hidup di bawah rezim pemerintahan otoriter (39,4%), dan persentase ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Jika meninjau perolehan skor, negara-negara Nordik secara konsisten masih menunjukkan kualitas demokrasi yang baik di tahun lalu.
Norwegia tetap menjadi negara di peringkat teratas, berkat skor tinggi yang diperoleh pada seluruh dimensi pengukuran, khususnya proses pemilu dan pluralisme, budaya politik, dan partisipasi politik.
Di posisi 5 teratas, kemunduran tercatat hanya terjadi di Islandia, di mana skor indeksnya turun 0,07 poin, hasil dari penurunan skor pada dimensi fungsionalitas pemerintah.
Kontras, posisi terbawah ditempati oleh negara-negara di mana rezim otoriter semakin erat mencengkram kekuasaannya.
Seperti yang terjadi di Afrika Tengah dan Afghanistan, skor mereka turun 0,17 dan 0,06 poin di tahun lalu. Kualitas demokrasi terus memburuk menyusul peristiwa kudeta yang terjadi di kedua negara tersebut.
Kemunduran juga dialami Indonesia yang mencatat penurunan skor 0,18 poin pada indeks demokrasi 2023. Penurunan skor cukup signifikan terjadi pada dimensi kebebasan sipil, dari 6,18 menjadi 5,29.
Hal ini senada dengan sejumlah kajian lain yang juga menemukan bahwa penegakan kebebasan sipil di Indonesia tengah berjalan mundur, seiring dengan meningkatnya kriminalisasi dan kuasa aparat atas warga sipil.
Dengan hasil ini, maka status demokrasi Indonesia tetap berada di kategori “demokrasi cacat”, tak pernah beranjak sejak edisi pertama indeks ini di 2006.
Penulis: Raka B. Lubis
Editor: Iip M Aditiya
