Pemerintah Indonesia terus membangun fondasi penting di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dengan berbagai infrastruktur utama, termasuk embung sebagai sistem konservasi air. Embung merupakan kolam penampung air hujan dan air limpahan atau air rembesan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan irigasi dan air bersih.
Hingga Agustus 2024, lebih dari 20 embung telah dibangun di kawasan IKN. Salah satu embung yang baru resmi dibuka 14 Agustus lalu adalah Embung MBH, terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dengan luas 28.150 meter persegi dan daya tampung 66.000 meter kubik, infrastruktur ini dipercaya memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan IKN.
Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa embung di IKN dirancang sesuai konsep kota hutan cerdas (smart forest city), yakni dengan mempertahankan 70% area hijau tak terbangun. Bahkan, ia mengaku Embung MBH telah menerapkan sistem manajemen air pintar dan pengendalian sedimen.
“Embung dapat mempengaruhi iklim mikro di IKN, karena itu kita perlu terus membangun embung-embung lainnya," ucap Basuki saat mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di IKN, Senin (29/7), mengutip RRI.
Pada awalnya, pembangunan embung di IKN ditargetkan sebanyak 30 embung. Namun, Jokowi meminta penambahan hingga mencapai 60 embung.
“Di sini (IKN) nanti akan dibangun kurang lebih 60 danau kecil atau embung. Saya pun masih menawar ke Pak Menteri PU, kalau bisa dua kali lebih baik atau tiga kali lebih baik," kata Jokowi dalam arahannya kepada seluruh kepala daerah di IKN pada Selasa (13/08), disinyalir MetroTV News.
Ketimpangan Distribusi Embung di Indonesia
Secara nasional, embung merupakan infrastruktur penting untuk pengelolaan sumber daya air dan mitigasi krisis air di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data PUPR 2023, distribusi pembangunan embung di Indonesia masih belum merata.
Wilayah Nusa Tenggara, misalnya, memiliki 1.642 embung, Jawa dan Bali sekitar 591 embung, sementara Papua dan Kalimantan masing-masing hanya memiliki 59 dan 42 embung. Dari total 42 embung di Kalimantan, 10 embung tersebar di Kalimantan Timur.
Ketimpangan ini menunjukkan betapa pentingnya inisiatif pengembangan embung di wilayah Kalimantan Timur, terutama sebagai salah satu solusi menghadapi masalah kekeringan dan ketersediaan air.
Ketersediaan Air Bersih di Kalimantan Timur
Di Kalimantan Timur sendiri, isu ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim di 2023, beberapa daerah penyangga IKN masih mengalami kesulitan akses air bersih, termasuk air minum.
Di Mahakam Ulu, daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Barat, rumah tangga yang memiliki akses air minum layak masih berada di bawah 50%. Penajam Paser Utara, yang menjadi lokasi inti pembangunan IKN, bahkan mengalami penurunan, yakni dari 86,35% pada 2022 menjadi 81,81% pada 2023.
Masyarakat di desa-desa sekitar IKN mengaku menghadapi krisis air dengan mengandalkan air dari embung dan kolam yang dibuat seadanya. Sarno Abdul Rahman, eks Kepala Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, menyebutkan bahwa warganya sering kali gagal mendapatkan air melalui sumur bor. Ia menyebutkan, embung menjadi satu-satunya harapan di saat kemarau datang.
Harapan akan Pembangunan Merata
Dengan berpindahnya ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan populasi yang pesat. Hal ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pembangunan infrastruktur air.
Di Balikpapan, misalnya, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menyatakan Kota Balikpapan kekurangan pasokan air baku sebesar 2.000 liter per detik.
“Masalah utamanya adalah jumlah penduduk terus bertambah, namun (tidak) seiring dengan ketersediaan air,” kata Direktur PTMB, Yudhi Saharuddin, seperti yang dikutip dari Gerbang Kaltim (15/9).
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis bahwa konsep kota berkelanjutan yang diterapkan di IKN akan memacu pembangunan serupa di wilayah-wilayah penyangga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebutkan bahwa desain kota yang berwawasan lingkungan di IKN dapat diadopsi secara bertahap untuk menciptakan kawasan yang lebih layak huni.
“IKN adalah model kota yang berkelanjutan dan diharapkan akan menjadi inspirasi bagi kota-kota lainnya di Kalimantan Timur,” katanya melalui Antara (19/10).
Baca Juga: Resmikan Groundbreaking ke-8, Berapa Total Nilai Investasi IKN?
