Setiap tanggal 23 April, dunia memperingati Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia atau World Book and Copyright Day. Hal ini ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1995 sebagai bentuk penghargaan terhadap buku, penulis, serta pentingnya perlindungan hak cipta. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan William Shakespeare, salah satu tokoh sastra dunia yang paling terkenal.
Tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan minat baca, mendorong industri penerbitan, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya hak cipta. Namun, adanya hari tersebut tidak menghilangkan tantangan besar terkait keadilan untuk hak cipta.
Perlindungan hak cipta di Indonesia sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC menetapkan prinsip otomatis akan hak cipta. Hal ini berarti hak cipta tidak wajib didaftarkan. Namun, pemilik hak cipta juga dapat melakukan pencatatan resmi melalui Laporan penanganan perkara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI
Sayangnya, adanya UUHC masih belum bisa menghentikan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Bahkan, di era digital ini, pelanggaran hak cipta semakin kompleks. Mulai dari pembajakan buku digital, distribusi ilegal karya kreatif, hingga penggunaan konten tanpa izin. Jadi, apakah peringatan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia benar-benar berdampak pada penurunan kasus pelanggaran hak cipta?
Baca Juga: Survei Opini Publik Tentang Hak Cipta dan Manajemen Royalti Pada Musik dan Lagu
Data Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia
DJKI mengungkap seberapa banyak laporan mediasi dan pengaduan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Laporan ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu laporan mediasi dan laporan pengaduan.
Laporan mediasi sendiri merujuk pada kasus yang diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa mencoba mencapai kesepakatan tanpa proses hukum yang panjang. Sementara itu, laporan pengaduan merupakan laporan resmi yang diajukan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Laporan pengaduan biasanya merupakan kasus yang lebih serius atau tidak dapat diselesaikan secara damai.
Jika melihat tren dari 2021 hingga 2025, dinamika kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada 2021, jumlah laporan media tercatat 11 kasus dan pengaduan mencpaai 13 kasus. Pada periode ini, sebagian besar kasus langsung masuk ke jalur pengaduan formal.
Namun, pada 2022 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Laporan mediasi melonjak tajam menjadi 2 kasus, sementara laporan pengaduan justru turun menjadi 10 kasus. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.
Meskipun begitu, tren kembali ke posisi awal untuk tiga tahun berikutnya. Selama tahun 2023 hingga 2025, jumlah laporan pengaduan cenderung lebih banyak dari jumlah laporan mediasi.
Pada 2023, jumlah laporan mediasi turun di angka 11, sementara laporan pengaduan meningkat menjadi 17 kasus. Pola ini berlanjut pada 2024, di mana laporan pelanggaran hak cipta mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dnegan 24 kasus pengaduan dan 12 kasus mediasi.
Kenaikan jumlah laporan yang signifikan ini mencerminkan tren yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terkait hak cipta. Meskipun begitu, angka laporan yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih marak terjadi di Indonesia.
Pada 2025, kedua jenis laporan mengalami penurunan. Laporan mediasi turun menjadi 7 kasus, sementara laporan pengaduan berada di angka 10 kasus.
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, tidak ada tren penurunan yang konsisten dalam kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menjadi tantangan yang serius, bahkan ketika kita tengah merayakan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia.
Peringatan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia memiliki perna penting dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan karya intelektual. Namun, jika melihat data pelanggaran di Indonesia, efektivitansya dalam menekan kasus masih perlu dipertanyakan.
Fluktuasi jumlah laporan menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih terjadi secara signifikan. Meskipun begitu, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya melindungi hak cipta dan karya intelektual.
Pada akhirnya, peringatan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia memang dapat menjadi momentum edukasi. Namun, hal ini harus diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan literasi masyarakat yang lebih luas. Perlindungan hak cipta tidak hanya berganutng pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk menghargai karya orang lain.
Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang lebih sehat. Dengan begitu, semangat Hari Buku dapat tercermin dalam praktik nyata dan bukan hanya sekadar perayaan saja.
Baca Juga: Survei Preferensi Membaca Buku di Era Digital Tahun 2025
Sumber:
https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/penegakan-hukum-ki
Penulis: Aisha Zahrany
Editor: Muhammad Sholeh
