Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya menjadi panggung untuk memilih pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat. Namun, di balik janji-janji manis yang disampaikan para calon, tersembunyi sisi gelap yang jarang disorot: rekam jejak mereka dengan bisnis energi kotor. Laporan terbaru dari ICW (Indonesia Corruption Watch) mengungkapkan bahwa 17 calon kepala daerah memiliki afiliasi dengan sektor tambang batu bara, minyak, gas, atau perkebunan sawit—bisnis yang selama ini dikenal berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan.
Bisnis energi kotor tidak hanya merusak alam, tetapi juga membahayakan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Asap tebal dari pembangkit listrik tenaga batu bara, reklamasi yang menghancurkan ekosistem perairan, hingga deforestasi akibat ekspansi sawit, adalah beberapa contoh nyata dampak yang ditimbulkan. Lebih parahnya lagi, ketika seorang politisi terikat pada bisnis semacam ini, kebijakan publik yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat kerap kali berubah arah menjadi keuntungan bagi korporasi.
Baca Juga: Menilik Ketimpangan Ekonomi di 'Daerah Istimewa' yang Tak Kunjung Reda
Profil 17 Calon Kepala Daerah Terafiliasi Bisnis Energi Kotor
1. Bustami Hamzah (Calon Gubernur Aceh)
Pengusaha sawit dan mertua A. Gani, Bustami Hamzah, menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam bisnis sawit yang kerap dikaitkan dengan deforestasi dan perusakan lingkungan di Aceh.
2. Bobby Nasution (Calon Gubernur Sumatera Utara)
Nama Bobby Nasution bukan hanya mencuat karena posisinya sebagai menantu Presiden Joko Widodo, tetapi juga karena keterlibatannya sebagai Komisaris PT Wirasena Cipta Reswara, perusahaan yang terkait tambang PT Sambas Minerals Mining.
3. Epyardi Asda (Calon Gubernur Sumatera Barat)
Danau Singkarak, salah satu destinasi wisata ikonik di Sumatera Barat, mengalami ancaman lingkungan akibat reklamasi yang dilakukan PT Kaluku Indah Permai milik Epyardi.
4. Ekos Albar (Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat)
Di sisi lain, Ekos Albar diketahui sebagai pendiri perusahaan perkebunan sawit yang banyak dikritik karena dampaknya terhadap ekosistem.
5. Arie Septia Adinata (Calon Bupati Bengkulu Utara)
Sebagai anak dari pemilik PT Selamat Group, Arie mewarisi bisnis tambang batu bara besar yang telah lama menjadi isu di Bengkulu.
6. Hidayat Arsani (Calon Gubernur Bangka Belitung)
Nama Hidayat Arsani tak lepas dari kontroversi. Melalui Arsani Group, ia mengelola tambak udang dan perkebunan kelapa sawit yang memiliki riwayat konflik lahan.
7. Andi Harun (Calon Walikota Samarinda)
Dengan pengalaman panjang sebagai komisaris di sektor energi, Andi Harun terhubung dengan PT Indoenergi Kaltima dan PT REI Energy Investama yang beroperasi di Kalimantan Timur.
8. Muhidin (Calon Gubernur Kalimantan Selatan)
Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai lumbung batu bara, menjadi saksi eksploitasi besar-besaran di mana Muhidin tercatat memiliki saham di PT Binuang Jaya Mulia.
9. Andi Rudi Latief (Calon Bupati Tanah Bumbu)
Hubungannya dengan PT Jhonlin Baratama membuat Andi Rudi Latif erat dengan bisnis kontraktor tambang batu bara di daerah tersebut.
10. Agustiar Sabran (Calon Gubernur Kalimantan Tengah)
Sebagai mantan Ketua Asosiasi Perusahaan Tambang Kalimantan Tengah (APTA), Agustiar dianggap memiliki pengaruh besar dalam sektor tambang di wilayah ini.
11. Teguh Haryono (Calon Bupati Bojonegoro)
Direktur PT Cirebon Energi Prasarana ini memiliki jejak panjang dalam pengelolaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
12. Suhardi Duka (Calon Gubernur Sulawesi Barat)
CEO PT Mamuju Agro Sejahtera ini terlibat dalam ekspansi sawit yang berdampak pada lahan adat di Sulawesi Barat.
13. Ahmad Ali (Calon Gubernur Sulawesi Tengah)
Dengan keluarganya, Ahmad Ali menjalankan bisnis tambang nikel melalui PT Graha Mining Utama yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
14. Andi Nur Lamakarate (Calon Walikota Palu)
Sebagai Direktur PT MKAL Bukaka Mandiri Sejahtera, Andi Nur Lamakarate terlibat dalam industri tambang dan nikel.
15. Abdul Rahman (Calon Bupati Konawe Kepulauan)
Berbekal pengalaman sebagai Shipping Supervisor di PT Stargate Pasific Resources, Abdul Rahman memiliki sejarah dengan tambang nikel.
16. Heryanto (Calon Wakil Bupati Bombana)
Keterlibatannya dalam PT Panca Logam Makmur menimbulkan pertanyaan, terutama dengan tuduhan penambangan emas ilegal.
17. Syamsul Rizal Hasdy (Calon Walikota Tidore Kepulauan)
Sebagai Presiden Direktur PT Tekindo Energy, Syamsul Rizal terhubung dengan bisnis migas yang kerap disorot karena kontribusinya terhadap krisis iklim.
Kepentingan Rakyat vs Kepentingan Bisnis
Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya posisi pemimpin daerah ketika mereka memiliki afiliasi dengan bisnis besar yang kontroversial. Akibatnya, kebijakan yang diambil bisa saja menguntungkan para pemodal besar, tetapi merugikan rakyat yang bergantung pada keberlanjutan lingkungan hidup. Danau, hutan, dan lahan produktif bisa menjadi korban atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Dominasi Bahan Bakar Fosil: Mengapa Dunia Masih Bergantung pada Sumber Energi Tak Terbarukan?
Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor
