Kabinet Prabowo-Gibran menyelesaikan 100 hari pertama pemerintahannya, hal ini bukan sekadar angka, melainkan sebagai penanda awal untuk menakar sejauh mana arah pemerintahan berjalan.
Berdasarkan data CELIOS yang melibatkan panelis yang terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. Metodologi penilaian kinerja 100 hari kabinet Prabowo-Gibran menggunakan survey berbasis expert judgment.
Dipilihnya responden jurnalis sebab mereka memiliki akses langsung ke pejabat serta dapat menganalisis kebijakan dan program pemerintah. Hasil studi ini dapat mengukur menteri yang bekerja untuk rakyat dan menteri yang memunggungi hak-hak publik.
Kinerja Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dalam Berbagai Bidang
Berikut beberapa menteri dalam sektor ekonomi, energi dan lingkungan, serta hukum dan HAM yang dikategorikan ke dalam rapor merah dan rapor hijau.
Menteri Ekonomi
Dalam sektor ekonomi, Budi Arie Setiadi memiliki skor -39 yang dinilai gagal membawa terobosan di sektor koperasi. Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian -16, dikritik atas kebijakan pangan yang tidak konsisten. Sedangkan, Budiman Sudjatmiko mendapatkan -11 dengan rapor merah karena ketidaksinkronan pernyataan dengan realisasi program pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Prof. Yassierli mendapatkan rapor hijau tertinggi dengan skor 18 berkat kebijakan ketenagakerjaan yang pro-pekerja. Agus Gumiwang diapresiasi atas dukungan terhadap industri nasional mendapati penilaian 16. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendapatkan kepercayaan publik sebanyak 13.
Menteri Energi dan Lingkungan
Dalam bidang energi dan lingkungan, Raja Juli Antoni mendapatkan skor terendah -45, beliau dikritik atas kebijakan konservasi hutan yang berisiko meningkatkan deforestasi. Bahlil Lahadalia mendapatkan rapor merah dengan skor -25 karena ketidakjelasan transisi energi bersih dan hilirisasi mineral. Hanif Faisol dinilai kurang efektif dalam menangani polusi udara dan pengelolaan limbah dengan mendapatkan skor.
Sementara itu, Rosan Roeslani mendapat rapor hijau tertinggi dengan skor 42 atas keberhasilannya menarik investasi dan mempercepat hilirisasi mineral. Nusron Wahid diapresiasi dengan mendapati penilaian 22 karena kebijakan agraria yang dapat tertata.
Menteri Hukum dan HAM
Pada bidang hukum dan HAM, Natalius Pigai mendapatkan kritik kebijakan HAM yang kontroversial dengan mendapatkan penilaian -35. Arifatul Choiri Fauzi dinilai kurang responsif terhadap isu perempuan dan anak, sehingga mendapatkan skor -8. Abdul Kadir terlalu fokus pada administrasi dan mengabaikan masalah pekerja migran sehingga mendapatkan nilai -1.
Selanjutnya, Yusril Ihza mendapatkan apresiasi atas kebijakan hukum yang terarah serta masuk ke dalam rapor hijau dengan skor 28. Supratman Andi Agtas dinilai baik dalam reformasi hukum mendapatkan penilaian baik dengan 15.
Tanggapan Pakar Mengenai Hasil Kinerja Menteri pada Rapor Prabowo-Gibran
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran harus melakukan evaluasi mendalam terhadap para menteri terkait dengan komunikasi dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik.
Sampai saat ini, masih terdapat menteri yang bermanuver sendiri sekedar membicarakan ide, tetapi tidak memahami regulasi. Tak hanya itu, beberapa kementerian belum juga melantik pejabat eselonnya dan mereka sibuk sendiri dan tidak mengurusi transisi kelembagaan di internal kementerian.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bahwa kinerja tim ekonomi yang belum berjalan secara maksimal.
“Indikator ekonomi seperti tren meningkatnya imbal hasil surat utang pemerintah dengan performa yang memburuk dibanding negara lain di kawasan, performa IHSG yang turun 5,82% dalam 3 bulan terakhir, PHK di sektor padat karya, dan pelemahan daya beli berlanjut jadi rapor merah tim ekonomi Prabowo,” katanya.
Menteri ESDM juga belum menentukan PLTU yang akan dihentikan pada 2025, meski Prabowo telah berkomitmen di G20 Brasil. Namun, Menteri Kehutanan dikritik atas rencana penggunaan 20 juta hektar hutan untuk cadangan pangan dan energi.
Muhamad Saleh, peneliti hukum dari CELIOS, menilai bahwa kinerja sektor hukum dan HAM di pemerintah Prabowo-Gibran masih belum berjalan optimal. Masih terdapat masalah utama, seperti wacana pengampunan koruptor, tindakan represif aparat kepolisian, peran ganda TNI, dan kebebasan sipil. Hal ini bisa menjadi alasan rendahnya penilaian publik terhadap para menteri.
Dengan begitu, evaluasi 100 hari pemerintahan ini dapat menjadi sebuah momentum Prabowo Gibran untuk dapat melakukan perbaikan demi mendapatkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Latar Belakang Kabinet Merah Putih Prabowo, 17 di Antaranya Bekas Menteri Jokowi
Penulis: Ucy Sugiarti
Editor: Muhammad Sholeh
