Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Dorong Reformasi Kabinet

Rapor CELIOS menyoroti area yang perlu diperbaiki dalam kabinet Prabowo–Gibran.

Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Dorong Reformasi Kabinet Ilustrasi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia | X (Twitter)
Ukuran Fon:

Lembaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Evaluasi ini menjadi cermin penting bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan respons terhadap kebutuhan publik.

Lembaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Evaluasi ini menjadi cermin penting bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan respons terhadap kebutuhan publik.  Hasil Survei Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran Terdapat 10 Pejabat yang Memiliki Nilai Dibawah Ekspetasi Masyarakat | GoodStats     Hasil Survei Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran Terdapat 10 Pejabat yang Memiliki Nilai Dibawah Ekspetasi Masyarakat | GoodStats  Dalam laporannya, Celios memberikan rata-rata nilai 3 dari 10 bagi kinerja keseluruhan kabinet Prabowo–Gibran. Sepuluh pejabat dinilai memiliki kinerja yang tidak sesuai, dengan Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) berada di urutan pertama berkat isu pengelolaan energi dan polemik SPBU asing.   Disusul Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang banyak dikritik akibat meningkatnya kasus keracunan MBG dan rendahnya efektivitas pengawasan pangan. Natalius Pigai, Menteri HAM, mendapat sorotan karena penegakan HAM dinilai stagnan dan belum menunjukkan terobosan nyata.  Sementara Raja Juli Antoni dan Fadli Zon dikritik atas isu kebijakan kehutanan dan penulisan ulang sejarah yang dianggap tidak sensitif terhadap memori publik. Dari sektor pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana dinilai belum mampu mendorong kebangkitan destinasi nasional pasca pandemi.  Adapun Zulkifli Hasan, Budiman Sudjatmiko, Yandri Susanto, dan Nusron Wahid masuk daftar karena isu harga pangan, kemiskinan, serta sertifikasi tanah yang belum tertangani optimal.  Tren Positif yang Dapat Pemerintah Lakukan  Meski demikian, hal ini menunjukkan adanya kesadaran publik yang meningkat terhadap pentingnya akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah Prabowo–Gibran menyambut hasil survei ini sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki koordinasi lintas kementerian dan mempercepat reformasi birokrasi.  Beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menunjukkan arah kebijakan yang dinilai progresif oleh publik. Evaluasi terbuka seperti ini menjadi wujud demokrasi yang sehat di mana kritik publik menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan sekadar penilaian negatif.  Dengan menjadikan evaluasi ini sebagai bahan introspeksi, kabinet Prabowo–Gibran memiliki peluang besar memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik di tahun-tahun berikutnya.
Hasil Survei Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran Terdapat 10 Pejabat yang Memiliki Nilai Dibawah Ekspetasi Masyarakat | GoodStats

Dalam laporannya, Celios memberikan rata-rata nilai 3 dari 10 bagi kinerja keseluruhan kabinet Prabowo–Gibran. Sepuluh pejabat dinilai memiliki kinerja yang tidak sesuai, dengan Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) berada di urutan pertama berkat isu pengelolaan energi dan polemik SPBU asing.

Disusul Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang banyak dikritik akibat meningkatnya kasus keracunan MBG dan rendahnya efektivitas pengawasan pangan. Natalius Pigai, Menteri HAM, mendapat sorotan karena penegakan HAM dinilai stagnan dan belum menunjukkan terobosan nyata.

Sementara Raja Juli Antoni dan Fadli Zon dikritik atas isu kebijakan kehutanan dan penulisan ulang sejarah yang dianggap tidak sensitif terhadap memori publik. Dari sektor pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana dinilai belum mampu mendorong kebangkitan destinasi nasional pasca pandemi.

Adapun Zulkifli Hasan, Budiman Sudjatmiko, Yandri Susanto, dan Nusron Wahid masuk daftar karena isu harga pangan, kemiskinan, serta sertifikasi tanah yang belum tertangani optimal.

Tren Positif yang Dapat Pemerintah Lakukan

Meski demikian, hal ini menunjukkan adanya kesadaran publik yang meningkat terhadap pentingnya akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah Prabowo–Gibran menyambut hasil survei ini sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki koordinasi lintas kementerian dan mempercepat reformasi birokrasi.

Beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menunjukkan arah kebijakan yang dinilai progresif oleh publik. Evaluasi terbuka seperti ini menjadi wujud demokrasi yang sehat di mana kritik publik menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan sekadar penilaian negatif.

Dengan menjadikan evaluasi ini sebagai bahan introspeksi, kabinet Prabowo–Gibran memiliki peluang besar memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik di tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga: Survei Celios: 15 Masalah Utama yang Harus Segera Diperbaiki Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sumber:

https://celios.co.id/

Penulis: Angel Gavrila
Editor: Muhammad Sholeh

Konten Terkait

10 Provinsi dengan Biaya SD Termurah 2025

Papua Pegunungan jadi provinsi dengan biaya pendidikan SD termurah nasional, hanya Rp1,6 juta untuk tahun ajaran 2023/2024.

Indeks Ketahanan Energi Indonesia Kembali Naik pada 2024

Indeks ketahanan energi Indonesia naik pada 2024 menjadi 6,69, masuk kategori tahan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook