Mengacu pada laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk ‘Evaluasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran’, ada sejumlah isu dan masalah yang menjadi sorotan dan dinilai perlu segera dibenahi oleh pemerintah.
Sejumlah isu dan masalah tersebut antara lain penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja, pengendalian harga kebutuhan pokok hingga masalah lingkungan dan energi.
Survei nasional ini melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa isu-isu ekonomi serta kesejahteraan rakyat masih menjadi fokus utama perhatian masyarakat.
Daftar Masalah Utama Yang Harus Diperbaiki Pemerintah
Hasil survei terbaru dari CELIOS, menunjukan bahwa masalah penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja menjadi isu utama yang perlu diselesaikan pemerintah dengan presentase sebanyak 23,3%.
Tingginya persentase ini menunjukan adanya kekhawatiran masyarakat akan kurangnya lapangan kerja yang aksesibel dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, sementara itu perlindungan sosial dan jaminan tenaga kerja juga dinilai belum optimal.
Angka tersebut kemudian disusul dengan masalah pengendalian harga kebutuhan pokok yang tidak kalah tinggi yakni sebanyak 22,4% sejalan dengan adanya inflasi di sejumlah daerah di Indonesia pasca kenaikan biaya energi, yang juga turtut mempengaruhi harga bahan-bahan pokok di pasaran.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengendalian harga dan subsidi masih perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pada urutan ketiga bantuan sosial dan perlindungan sosial mendapat perhatian yang cukup tinggi yakni sebanyak 9,7% suara responden.
Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan, publik menilai pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dari sisi ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran. Isu ini menjadi penting mengingat efektivitas bansos sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selanjutnya, pendidikan (8,8%), penegakan hukum (8,8%), penegakan hukum yang adil (8,8%) dan transparansi serta akuntabilitas anggaran (8,7%) juga muncul sebagai masalah besar.
Masyarakat menilai mutu pendidikan, terutama terkait kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur masih belum merata di seluruh daerah. Di sisi lain, harapan terhadap reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi juga belum sepenuhnya terjawab. Kasus hukum yang dinilai “tebang pilih” serta lemahnya pengawasan penggunaan APBN menjadi ganjalan besar bagi kepercayaan publik.
Di bidang kesehatan, 7,7% responden menilai pemerintah juga perlu memperbaiki akses, kualitas, dan pembiayaan layanan publik.
Pasalnya, banyak daerah di Indonesia masih terus menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, khusunya di daerah-daerah tertinggal seperti daerah 3T. Sementara itu biaya kesehatan terus meningkat, memperparah sulitnya akses kesehatan yang baik bagi beberapa kalangan masyarakat.
Adapun isu-isu lain yang mendapat perhatian lebih kecil tetapi tetap relevan antara lain adalah komunikasi pemerintah dan keterlibatan publik (1,9%), ketahanan pangan dan logistik (1,6%), keamanan dan ketertiban (1,6%), serta iklim usaha dan dukungan UMKM (1,5%).
Di urutan terbawah, masalah tata kelola digital, infrastruktur publik, stabilitas nilai tukar, dan isu lingkungan dan energi masing-masing berada di kisaran 1% - 0,9%. Meskipun berada pada kunatitas yang lebih kecil, masalah-masalah tersebut terus ada dan menjadi sumber ketidaknyamanan yang dikeluhkan masyarakat.
Spekulasi Akar Masalah
Beragam persoalan yang muncul menunjukkan kurangnya koordinasi lintas kementerian dan minimnya eksekusi kebijakan secara maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun niat reformasi ada, pelaksanaannya belum terintegrasi.
Misalnya, kebijakan di bidang energi tidak selalu sejalan dengan kebijakan lingkungan, dan program sosial kadang tumpang tindih dengan program ekonomi. Survei ini menilai pentingnya perbaikan koordinasi antar lembaga serta pengawasan langsung dari pimpinan nasional untuk memastikan kebijakan lintas sektor berjalan harmonis.
Refleksi Satu Tahun Pemerintahan
Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa publik menuntut pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi rakyat, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Isu-isu tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan keresahan nyata masyarakat terhadap arah kebijakan nasional.
Secara umum, laporan tersebut menunjukkan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo – Gibran masih dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Meskipun beberapa program seperti Makan Gratis dan Sekolah Garuda mendapat sorotan publik, keberhasilannya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Rata-rata penilaian terhadap kinerja pemerintahan hanya berada di angka 3 dari skala 10, menunjukan bahwa sinyal kepercayaan publik perlu dipulihkan melalui langkah konkret.
Sumber: https://celios.co.id/id/rapor-kinerja-1-tahun-prabowo-gibran/
Penulis: Emily Zakia
Editor: Muhammad Sholeh
