Isu desa jadi salah satu tema yang diangkat di Debat Pilpres 2024 ke-4, Minggu (21/1). Agenda debat ini kembali mempertemukan para calon wakil presiden (cawapres) dari masing-masing paslon, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD.
Dalam sesi tanya-jawab segmen ke-3, Cawapres no. urut 1, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, lontarkan opininya soal pembangunan dan transformasi desa. Hal ini ia sampaikan saat ditanya terkait strategi paslon no. urut 1 dalam meningkatkan minat warga desa untuk tinggal dan membangun desa.
Di awal, Cak Imin langsung tekankan pentingnya paradigma pembangunan bottom-up. Ia yakin bahwa dengan pembangunan dari bawah, ekonomi masyarakat akan bertumbuh, dan kehidupan sosial budaya warga desa akan tetap terjaga dan lestari.
Ia juga menyinggung peran dana desa dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan transformasi desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.
“Hari ini, sudah 13 ribu desa yang tertinggal menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4 ribu saja (desa tertinggal). Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik,” katanya.
Dana desa sendiri merupakan dana alokasi APBN dari pemerintah pusat ke desa, yang salah satu fokus penggunaannya ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan. Sejak dialokasikan di 2015, sesuai amanat UU 7/2014 tentang Desa, total realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp537,61 triliun hingga 2023.
Di 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penyaluran dana desa sebesar Rp69,86 triliun. Jumlah ini mencakup realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Rp10,44 triliun, non-BLT desa Rp57,42 triliun, dan tambahan dana desa Rp1,99 triliun.
Realisasi penyaluran dana desa tertinggi dicatatkan di 2020 dan 2021 lalu saat masa kedaruratan Covid-19, yang masing-masing angkanya menyentuh Rp71 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan tahun pertama pelaksanaannya, realisasi penyaluran dana desa saat ini telah meningkat sebesar 236%.
Sementara itu, laju transformasi desa yang disinggung Cak Imin, itu merujuk pada status pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikaji tiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
IDM merupakan indeks komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi yang mencakup 6 dimensi dan 21 indikator pengukuran. Hasil IDM ditujukan sebagai bahan rujukan dalam pembangunan desa.
Di tahun 2023, Kemendesa PDTT mencatat masih ada sebanyak 12.004 desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Sementara untuk desa maju dan mandiri, jumlahnya sebanyak 34.491 desa.
Meski meningkat di 2020 dan 2021, jumlah desa berstatus sangat tertinggal di Indonesia kembali tunjukkan tren penurunan dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, jumlah desa mandiri secara konsisten terus meningkat sejak 2019.
Secara nasional, rata-rata skor IDM 2023 dari ke-36 provinsi berada di angka 0,69, atau dalam kata lain, rata-rata desa di Indonesia saat ini memiliki status berkembang. Di antara ke-36 provinsi, hanya Bali dan DI Yogyakarta yang rata-rata desanya sudah berstatus mandiri berdasarkan IDM 2023.
Sementara itu, Jawa Timur saat ini tercatat jadi provinsi dengan desa berstatus mandiri terbanyak, yakni 2.800 desa, atau 24% dari jumlah desa mandiri di Indonesia. Adapun Jawa Tengah, provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, miliki 825 desa mandiri, ke-4 terbanyak setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.
Saat ini tercatat ada 3 provinsi yang masih belum memiliki desa mandiri. Ketiganya adalah provinsi baru hasil pemekaran yang dibentuk tahun 2022 lalu, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Mayoritas desa di ketiga provinsi tersebut masih berstatus sangat tertinggal, dengan jumlah terbanyak dicatatkan di Papua Pegunungan, sebanyak 2.182 desa.
Penulis: Raka B. Lubis
Editor: Iip M Aditiya
