Persentase penggunaan alat Keluarga Berencana (KB) di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak 2021. Pada 2009 hingga 2014, persentase penggunaan alat KB mencapai lebih dari 60 persen, namun terus menurun hingga 2020. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, sebanyak 55,49 persen wanita berusia 15-49 tahun berstatus menikah, tengah menggunakan alat KB.
Meskipun terus tumbuh, peningkatan angka ini masih sangat tipis. Pada 2021, jumlah pengguna alat KB ini sebesar 55,06 persen. Kemudian, meningkat 0,30 persen menjadi 55,36 persen pada 2022. Terakhir kali di 2023, mencapai 55,49 persen pengguna.
Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan RI, sudah lebih dari 50 tahun KB ini menjadi program pemerintah. Melalui KB, pemerintah berupaya mengendalikan pertambahan jumlah penduduk dengan membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran. Di beberapa wilayah di Indonesia, pengguna alat KB telah melebihi 50 persen dan melebihi rata-rata capaian nasional.
Dari 38 provinsi yang terdata, 14 diantaranya melebihi rata-rata nasional dan memiliki perbedaan angka yang tipis antarprovinsi. Akan tetapi, terjadi kondisi yang cukup berbeda di Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua. Di Maluku, pengguna alat KB hanya 34,44 persen. Papua Barat dan Papua bahkan belum mencapai 30 persen, masing-masing 29,63 persen dan 21, 2 persen.
Secara global pada tahun 2022, prevalensi kontrasepsi dengan berbagai metode diperkirakan mencapai 65 persen. Keinginan perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi ini meningkat dalam dua dekade terakhir.
World Health Organization (WHO) menyebut, hambatan peningkatan penggunaan alat KB ini difaktori oleh terbatas dan buruknya akses layanan, ketakutan atas efek samping, kontra dengan budaya atau agama, bias pengguna dan penyedia beberapa metode, serta hambatan berbasis gender dalam mengakses layanan.
Tak sekadar mengendalikan pertumbuhan penduduk, KB juga menyokong aspek kesehatan bagi ibu dan anak. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Menurut WHO, anak-anak yang lahir dalam jarak waktu kelahiran 2 tahun dari saudara sebelumnya, meningkatkan risiko kematian bayi hingga 60 persen. Untuk jarak kelahiran 2 sampai 3 tahun, mengalami peningkatan risiko kematian bayi sebesar 10 persen. Risiko ini jauh lebih tinggi dari mereka yang jarak kelahirannya 3 sampai 4 tahun.
Dengan mengatur kelahiran bayi, kesempatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan dapat lebih luas. Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, penggunaan alat kontrasepsi juga membantu mencegah kehamilan tidak diinginkan yang berpotensi pada tindakan aborsi.
Dengan jarak kelahiran yang ideal, pemberian ASI eksklusif dapat lebih optimal. Tumbuh kembang anak pun dapat dikontrol dengan lebih baik. Kementerian Kesehatan RI melalui program ini, berharap mampu memulihkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Iip M Aditiya
