Bukannya Menurun, Utang Indonesia Justru Bertambah tiap Era Presiden

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 7.733,99 triliun pada akhir Desember 2022. Posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 825,03 triliun dibanding akhir 2021 yang sebesar Rp 6.908,87 triliun.

Utang pemerintah terbagi atas dua jenis, yakni obligasi atau surat berharga negara (SBN), plus pinjaman dari dalam dan luar negeri. Indonesia termasuk ke dalam 10 negara yang memiliki utang terbesar, Data Statistik Utang Internasional yang dipublikasikan oleh Bank Dunia tercatat Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar.

Utang pemerintah Indonesia terus bertambah dari masa ke masa. Mulai dari era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

Meskipun sudah tujuh kali pergantian presiden, nampaknya belum mampu menghantarkan Indonesia untuk keluar dari lilitan utang luar negeri. Masing-masing presiden justru mewariskan setiap utang yang dimiliki pada eranya pada presiden selanjutnya.

Presiden Soekarno

Ternyata, Indonesia sudah mulai terjerat utang luar negeri sejak negara ini baru berusia seumur jaung setelah meredeka. Indonesia sudah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1949 dengan jumlah utang sebesar 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun.

Warisan utang dari pemerintah Hindia Belanda menjadi sebuah kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai syarat kemerdekaan. Diluar utang yang diwariskan Hindia Belanda, Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno juga berutang kepada negara lain dan mewarisi utang sebesar 2,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp32 triliun.

Presiden Soeharto

Setelah pergantian presiden, warisan utang pemerintah jatuh ke tangan Soeharto. Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran Rp551,4 triliun. Sementara PDB saat itu di kisaran Rp955,6 triliun. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno , justru di reschedule ulang oleh Soeharto pada 1964.

Selain mereschedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto, disebutkan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain-lain.

Presiden BJ Habibie

Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, warisan utang negara diberikan kepada Presiden BJ Habibie. Proses akumulasi utang terus berlanjut di era Presiden Habibie, hingga pada akhirnya justru membuat utang Indonesia semakin membengkak dalam waktu singkat.

Saat itu, rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4 persen. Sehingga utang di era Habibie sekitar Rp 938,8 triliun, sementara PDB Rp 1.099 triliun.

Presiden Abdurrahman Wahid

Di era pemerintahannya, utang Indonesia sempat turun menjadi 77,2 persen. Meskipun nominal utangnya bertambah namun Presiden Gus Dur berhasil menurunkan utang menjadi Rp1.271 triliun dengan rasio PDB Rp1.491 triliun.

Presiden Megawati

Saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan presiden Megawati, rasio utang Indonesia kembali mengalami penurunan. Utang pada era Megawati sebesar Rp 1.298 triliun, sementara PDB Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5 persen terhadap PDB.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Setelah mendapat warisan utang dari presiden sbeelumnya sebesar Rp1,298 triliun, presiden SBY sempat melunasi utang-utangnya pada dana moneter internasional yang telah menjerat sejak tahun 1997. Pada Oktober 2006, sisa utang pada IMF sebesar 3,7 miliar dolar AS yang seharusnya diselesaikan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2010.

Presiden SBY menjalankan pemerintahan selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Data dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia mencatat utang Indonesia mencapai 141,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.178 triliun.

Setelahnya, nominal utang cenderung naik. Di akhir pemerintahannya, utang Indonesia tembus US$293,3 miliar atau Rp4.522,12 triliun.

Presiden Joko Widodo

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sampai akhir triwulan I 2023 posisi Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) mencapai 402,8 miliar dolar AS.

Secara nominal, utang Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebbakan karena pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pademi Covid-19. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

Dalam laporan SULNI, pada 2015 utang pemerintah Indonesia mencapai US$310,73 miliar atau sebesar Rp4.790,4 triliun. Selama hampir 9 tahun menjabat, utang era Jokowi menurun dua kali. Pada 2020 sebesar US$ 416,9 miliar (Rp6.427,72 triliun) turun menjadi US$414 miliar (Rp6.382,04 triliun) pada 2021. Kemudian utang turun lagi menjadi US$396,82 miliar atau Rp6.117,67 triliun.

Mengutip dokumen APBN Kita edisi Mei 2023 yang dirilis Kementerian Keuangan awal pekan ini, sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 persen terhadap PDB.