Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang periode 10 Januari hingga 17 Februari 2024.
Rizzky Anugerah selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan bahwa petugas Pemilu 2024 yang telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Ia menyebut, fasilitas kesehatan memberikan tindakan sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.
“Selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku serta tindakan medis yang diberikan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Di samping itu, BPJS Kesehatan juga mencatat ada sebanyak 895.458 petugas Pemilu 2024 juga sudah melakukan kunjungan di fasilitas kesehatan. Jumlah tersebut terdiri dari 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, terdapat pula 6,8 juta petugas Pemilu yang telah menjalani skrining riwayat kesehatan. Dari jumlah tersebut, ditemukan lebih dari 398 ribu petugas Pemilu (5,83%) yang berisiko penyakit dan 6,42 juta (94,17%) petugas Pemilu yang tidak berisiko penyakit.
“Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, terdapat total 79.010 petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total 125.693 kunjungan,” ungkapnya melalui keterangan tertulis.
Adapun, ia merincikan terdapat sebanyak 50.596 petugas Pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali dan sebanyak 28.414 petugas Pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.
Rizzky mengungkapkan, sebagian petugas yang berisiko penyakit tersebut mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.
“Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas Pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN,” papar Rizzky.
Skrining kesehatan sendiri berguna untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP supaya kondisinya tidak bertambah parah.
Rizzky menjelaskan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas Pemilu 2024 telah diatur dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
