Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran resmi menjalankan satu tahun pemerintahan pada Senin (20/10/2025). Satu tahun ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana kinerja Prabowo-Gibran bersama para menteri dalam menjalankan kebijakan.
Salah satu kebijakan yang disorot yaitu peranan pemerintah dalam masalah pengangguran dan pembukaan lapangan kerja. Menurut laporan International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook per April 2025 mencatat tingkat pengangguran di Indonesia berada di angka 5%, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 4,9%.
Sementara itu, menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia hingga Februari 2025 mengalami peningkatan hingga 4,76% dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang.
Media Indonesia juga diwarnai dengan berbagai berita krisis lapangan pekerjaan di sejumlah daerah. Salah satunya kericuhan yang terjadi saat job fair atau bursa kerja yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di Jabadeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5).
Selain itu, kondisi ini juga diperparah dengan adanya fenomena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Fenomena tersebut mencerminkan krisis lapangan di Indonesia semakin memprihatinkan.
Lantas, setelah genap 1 tahun pemerintahan, bagaimana respons publik terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja?
Lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang bertajuk Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan. Survei dilakukan pada tanggal 2 - 17 Oktober 2025 dan melibatkan 1.338 responden yang mewakili keragaman sosial di Indonesia.
Survei masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih belum puas.
Data tersebut mencatat sebanyak 33% responden menilai kebijakan pemerintah pada aspek ketenagakerjaan buruk, bahkan 17% lainnya menilai sangat buruk. Sementara itu, sebanyak 26% responden menilai kebijakan pemerintah cukup, sisanya menilai sangat baik dengan persentase 11% dan menilai baik sebanyak 13%.
Hasil survei ini mencerminkan ketidakpuasan dan penilaian negatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Respons ini sejalan dengan kondisi lapangan kerja sekarang, di mana kasus pemutusan kerja (PHK) yang masih banyak terjadi. Akibatnya, semakin banyak para pencari kerja yang masuk ke industri nonformal sebab lapangan kerja formal semakin terbatas.
Hingga sekarang, pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran, salah satunya melalui program magang bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi (fresh graduate).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menilai program tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia juga menambahkan program magang akan dilanjutkan bulan depan.
"Jadi, memang yang daftar magang itu membludak, ada lebih dari 150 ribu orang yang mendaftar untuk 20 ribu posisi, bahkan ada satu posisi pendaftarnya mencapai seribu orang. Itu di seluruh provinsi se-Indonesia, dan program ini kita akan lanjutkan di tahun depan," ujarnya dilansir dari Antara, (19/10).
Baca Juga: Indonesia Duduki Peringkat Ke-7 Pengangguran Tertinggi di Asia 2025
Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/5184653/pemerintah-program-magang-100-ribu-lulusan-tekan-angka-pengangguran
https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/APQ/IDN/KOR
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html
https://celios.co.id/rapor-kinerja-1-tahun-prabowo-gibran/
https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/30/07192151/cerminan-krisis-lapangan-kerja-di-balik-kericuhan-job-fair-bekasi
Penulis: Salamah Harahap
Editor: Editor
