Pulau Sumatra dikenal sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan hutan yang penting bagi Indonesia, baik sebagai penyangga ekosistem maupun sumber penghidupan masyarakat sekitarnya. Namun, tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat seiring kebutuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam yang kian intensif. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pertambangan menjadi salah satu faktor yang paling besar mengubah wajah alam di Sumatra.
Menurut laporan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), sebanyak 68 ribu hektare (ha) kawasan hutan di Sumatra digunakan untuk operasi produksi tambang hingga 2024. Terdapat 233 unit kegiatan tambang dengan perizinan yang beroperasi di sana. Alih fungsi hutan untuk keperluan tambang yang berlebihan dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, mulai dari degradasi lingkungan, hilangnya habitat satwa, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis.
Baca Juga: Sumatra Utara Kehilangan 64 Ribu Ha Tutupan Pohon pada 2024
Jika ditinjau menurut provinsinya, maka provinsi dengan luas kumulatif persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk operasi tambang terbesar hingga 2024 dipegang oleh Sumatra Selatan, yang luasnya mencapai 32,7 ribu ha dengan total 75 unit kegiatan tambang. Luasnya ini bertambah sekitar 2,1 ribu ha dari tahun sebelumnya, dan konsisten terus bertambah setidaknya dalam lima tahun terakhir.
Di urutan kedua ada Riau dengan 10,3 ribu ha dan 37 unit tambang, bertambah 2,2 ribu ha dari tahun sebelumnya. Jambi mengisi posisi ketiga dengan kumulatif mencapai 7,99 ribu ha dan 39 unit tambang, bertambah 300 ha dibanding tahun lalu.
Kepulauan Bangka Belitung menyusul di urutan keempat dengan luas kawasan hutan untuk operasi produksi tambang mencapai 7,79 ribu ha dengan 39 unit, diikuti Bengkulu (3,79 ribu ha dan 7 unit tambang), Kepulauan Riau (1,94 ribu ha dan 6 unit tambang), Sumatra Barat (1,79 ribu ha dan 10 unit tambang), Sumatra Utara (808 ha dan 9 unit tambang), dan Aceh (780 ha dan 3 unit tambang).
Lampung jadi provinsi dengan luas kumulatif terendah, sebesar 247,43 ha dengan 8 unit tambang hingga 2024.
Dari tahun ke tahun, luas kawasan hutan yang diberi izin untuk operasi produksi tambang selalu meningkat, begitu pula dengan unit tambang yang memperoleh izin.
Jadi Salah Satu Penyebab Bencana?
Bencana banjir bandang dan longsor yang menerpa beberapa wilayah di Sumatra pada akhir November lalu membuka tanda tanya mengenai penyebab utama bencana, yang salah satunya disebut-sebut akibat tambang.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebutkan bahwa memang Siklon Senyar mengakibatkan curah hujan ekstrem, yang menyebabkan banjir besar di Sumatra. Namun, ada aspek manusia yang jadi faktor pemicu bencana ini. Khususnya di Sumatra Utara, ada tiga klaster industri yang jadi penyebab banjir, yakni tambang, kelapa sawit, dan kertas.
Salah satu yang jadi sorotan adalah tambang emas Martabe dari PT Agincourt Resources. Menurut Uchok, perusahaan tambang ini memiliki konsesi seluas 130,2 ribu ha, namun 40 ribu ha di antaranya tumpang tindih dengan ekosistem Batang Toru dan 30 ribu ha sisanya tumpang tindih dengan hutan lindung di di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
Ia berharap pemerintah bisa melakukan audit secara menyeluruh, untuk memastikan para pelaku jera dan kejadian serupa tak lagi terulang.
"Kalau memang ada pelanggaran, harus diproses hukum agar menjadi pelajaran bagi yang lain," tegasnya, Selasa (9/12/2025), mengutip Ekbis.
Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah memeriksa 8 perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran Sungai Batang Toru dan Tapanuli Selatan, termasuk di dalamnya perusahaan tambang.
Baca Juga: Luas Kehilangan Tutupan Pohon Indonesia 2015-2024
Sumber:
https://www.kehutanan.go.id/s/uploads/Buku_Statistik_2024_V4_Web_da43ce89cb.pdf
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
