Keuangan

10 Kementerian/Lembaga dengan Pemotongan Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2027

Lembaga dengan pemotongan rancangan anggaran terbesar pada tahun 2027 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan penyusutan hingga 82,8%.

10 Kementerian/Lembaga dengan Pemotongan Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2027

Ilustrasi pemangkasan dana | Mufid Majnun/ Unsplash

Dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah telah menyusun canangan pagu belanja untuk instansi kementerian dan lembaga negara di Republik Indonesia (RI).

Adapun arah kebijakan alokasi pendanaan tersebut tidak diterapkan secara seragam. Terdapat lembaga yang menghadapi kebijakan efisiensi berupa pemotongan pagu terbesar demi menjaga stabilitas fiskal dan anggaran kelembagaan untuk tahun mendatang.

10 kementerian/lembaga dengan pemotongan anggaran terbesar dalam RAPBN 2027 dibandingkan dengan APBN 2026 | GoodStats
10 kementerian/lembaga dengan pemotongan anggaran terbesar dalam RAPBN 2027 dibandingkan dengan APBN 2026 | GoodStats

Posisi puncak dalam daftar instansi dengan pemangkasan anggaran tertinggi pada RAPBN 2027 dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Anggaran operasional untuk institusi ini dicanangkan merosot hingga 82,8%, yaitu menjadi Rp295 miliar dari yang sebelumnya dipatok sebesar Rp1.719,8 miliar pada APBN 2026.

Di urutan kedua, terdapat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan tingkat efisiensi mencapai 76,5%. Lembaga strategis keamanan siber ini diproyeksikan hanya mengantongi pagu senilai Rp822,7 miliar dari APBN 2026 yang nominalnya Rp3.495,5 miliar.

Baca Juga: 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terkecil dalam RAPBN 2027

Menyusul di posisi ketiga, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatatkan persentase pemangkasan sebesar 54,5%. Institusi ini dirancang menerima Rp213,9 miliar dalam RAPBN 2027, turun jika dibandingkan dana tahun 2026 yang menyentuh Rp469,6 miliar.

Peringkat keempat ditempati oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans) yang diproyeksikan hanya mendapatkan dana sebesar Rp947,3 miliar. Angka rancangan belanja kementerian ini menyusut 50,2% apabila disandingkan dengan APBN 2026 yang nilainya sebesar Rp1.902 miliar.

Sebagai pelengkap bangku lima besar dalam daftar kementerian/lembaga dengan efisiensi terbesar dalam RAPBN 2027, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dicanangkan akan mengantongi dana sebesar Rp327,6 miliar. Nominal tersebut dipangkas 40,6% dari besaran APBN 2026 yang nilainya Rp551,8 miliar.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) bertengger di urutan keenam dengan rancangan pagu sebesar Rp1.150,1 miliar. Nominal pendanaan tersebut mengalami penurunan 34,4% dari alokasi tahun 2026 yang sebelumnya mencapai Rp1.752 miliar.

Posisi ketujuh diisi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan tingkat pemotongan anggaran sebanyak 30,6%. Lembaga ini dipagu senilai Rp161,9 miliar dalam RAPBN 2027, menyusut dari anggaran tahun 2026 yang bernilai Rp233,3 miliar.

Kementerian Pertanian (Kementan) menempati peringkat kedelapan dengan rancangan pendanaan sebesar Rp28.020 miliar. Nilai pagu tersebut merosot 30,2% jika disandingkan dengan APBN 2026 yang nominalnya Rp40.145 miliar.

Pemangkasan anggaran juga terjadi pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang tercatat mengalami penyusutan sebanyak 28,7%. Kementerian ini diproyeksikan mendapat dana Rp1.785,3 miliar dari alokasi tahun 2026 yang besarnya Rp2.504,2 miliar.

Pemeringkatan 10 kementerian/lembaga dengan pemotongan pagu terbesar dalam RAPBN 2027 ini ditutup oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang). Lembaga kawasan tersebut mencatatkan tingkat penyusutan sebesar 27,9%, dari pagu Rp36,5 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp26,3 miliar pada tahun 2027.

Baca Juga: 10 Kementerian/Lembaga dengan Kenaikan Pagu Tertinggi dalam RAPBN 2027

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

  • Pemangkasan anggaran terbesar pada BNPT dan BSSN menunjukkan prioritas pemerintah mungkin bergeser dari keamanan spesifik ke kebutuhan fiskal yang lebih luas.
  • Kementerian/lembaga terkait pangan seperti Bapanas dan Kementan mengalami pemotongan signifikan, berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
  • Efisiensi anggaran yang merata di berbagai sektor, termasuk keamanan dan pangan, mengindikasikan upaya serius pemerintah menjaga stabilitas fiskal secara keseluruhan.
  • Pemangkasan pada BNPP dan Kemendes PDT bisa menghambat program pembangunan daerah tertinggal dan pengelolaan wilayah perbatasan.

Penulis: Shahibah A Editor: Editor

Terima kasih telah membaca sampai di sini

Lupa Sandi?