Wacana pilkada lewat DPRD kembali menguat setelah usulan Bahlil Lahadalia kepada Prabowo Subianto, dan mayoritas partai politik mendukung wacana tersebut.
Secara politik, konfigurasi sikap ini menunjukkan pergeseran orientasi parpol dari mobilisasi suara pemilih ke DPRD, yang berpotensi mengubah strategi rekrutmen kepala daerah ke arah negosiasi legislatif.
Penolakan PDI Perjuangan penyeimbang narasi, sekaligus menandai bahwa isu pilkada bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga pertarungan tafsir tentang makna representasi dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.
