Memasuki 2025, pemerintah Indonesia semakin tegas dalam menjalankan kebijakan lingkungan demi terwujudnya sejumlah target berkelanjutan. Salah satunya adalah target net zero emissions (NZE) atau Emisi Nol Bersih pada 2060. Komitmen ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Seluruh pihak saling bekerja sama demi mewujudkan target ini, salah satunya adalah PT PLN sebagai pemasok listrik dalam negeri.
PLN telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang disebut-sebut sebagai yang paling hijau sepanjang sejarah dengan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) sampai 2030 sebesar 51,6% atau sekitar 21 gigawatt (GW). Langkah ini sekaligus memfasilitasi penambahan kapasitas pembangkit, di mana pada 2040, rencananya 75% pembangkit bakal berbasis EBT dan 25% lainnya dari gas.
“Di samping itu, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis EBT sebesar 66.000 MW hingga tahun 2040. Pengembangan energi terbarukan ini meliputi tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, yang diharapkan mampu menggantikan peran energi fosil dalam jangka panjang,” terang Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar pada acara Electrifying The Future: Strategi Hijau untuk Akselerasi Net Zero Emissions yang digelar di Jakarta pada Selasa (17/9).
Komitmen tegas dari pemerintah dan sejumlah pihak lainnya tampaknya turut dirasakan oleh warga Indonesia. Menurut survei Ipsos, Indonesia menjadi negara yang paling percaya pemerintahnya bakal menyusun target emisi karbon yang lebih ketat pada tahun 2025, bersama dengan China.
Sebanyak 84% warga Indonesia setuju pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan emisi yang lebih ketat untuk mencapai NZE 2060. Tidak hanya itu, nilai ini jauh lebih tinggi dibanding 31 negara lain dalam survei, hanya kalah 1% dari China di posisi pertama. Capaian ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencapaian target nol emisi demi kebaikan lingkungan.
Dari seluruh negara dalam daftar, Argentina menjadi yang terendah, dengan hanya 31% respondennya setuju pemerintah akan menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam upaya pencapaian target nol emisi. Peru dengan 32% ada di urutan kedua, disusul Hungaria (36%), Italia (37%), dan Jepang (38%).
Tidak hanya itu, Indonesia juga mencatatkan optimisme yang tinggi bahwa akan ada terobosan teknologi terbaru yang akan memperlambat dan bahkan menghentikan perubahan iklim yang saat ini terjadi. China berada di urutan kedua dengan 65%, diikuti Malaysia dengan 61% dan India dengan 57%.
Tingkat optimisme yang tinggi menggambarkan harapan warga Indonesia untuk menghentikan perubahan iklim yang saat ini masih terus terjadi. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa dampak perubahan iklim semakin terasa saat ini dan sangat mengkhawatirkan.
“Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik industri yang tidak berkelanjutan, telah mendorong perubahan iklim pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” terang Dwikorita.
Perlu adanya langkah bersama dalam mencegah perubahan iklim, yang salah satunya diawali dari target nol emisi yang masih diupayakan bersama. Dengan tingginya tingkat optimisme warga terhadap pemerintah dalam penyelesaian isu ini, niscaya partisipasi masyarakat pun akan semakin meningkat. Pemerintah takkan bisa menyelesaikan perubahan iklim seorang diri tanpa upaya berkelanjutan dan kolaboratif dari berbagai pihak, salah satunya masyarakat.
Adapun survei Ipsos ini dilakukan pada 25 Oktober hingga 8 November 2024, melibatkan 23.721 responden berusia di atas 18 tahun dari 32 negara di seluruh dunia. Sebanyak 500 responden berusia 21-74 tahun dilibatkan dari Indonesia.
Baca Juga: Mengatasi Food Waste: Solusi Ramah Lingkungan untuk Masa Depan
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
