Wacana penambahan dana bantuan untuk partai politik kembali mencuat, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Walaupun bertujuan memperkuat kelembagaan partai dan mendorong demokrasi yang lebih sehat, kebijakan ini dinilai berpotensi rawan korupsi jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan.
Bukan tanpa alasan, pengelolaan dana partai politik kerap tertutup dan minim pengawasan, dengan lemahnya audit internal maupun eksternal.
Sejalan dengan itu, survei dari Litbang Kompas menyebutkan bahwa 65,1% responden mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut, dengan rincian 47,7% tidak setuju dan 16,4% sangat tidak setuju.
Dari kalangan yang memilih tidak setuju, 52,4% merasa tambahan dana untuk partai politik ini berpotensi rawan korupsi.
Selain rawan korupsi, para responden juga meragukan transparansi dalam pengelolaan dana (19,4%), buruknya kinerja partai politik saat ini (15,6%). Lebih lanjut, 6,4% responden juga merasa dana partai politik saat ini sudah cukup.
Ragam alasan lain responden menentang pemberian dana bantuan tambahan untuk partai politik adalah tidak tepat sasaran (2,9%), bakal membebani negara (1,7%), tidak percaya pada partai politik (0,7%), dan merasa partai politik bisa mencari sumber dana lain (0,3%).
Lebih lanjut, sebanyak 86,3% responden merasa mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan partai politik masih belum transparan.
Adapun survei ini melibatkan 512 responden pada 16-19 Juni 2025 melalui wawancara telepon. Didapatkan margin of error sebesar 4,25% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Bisa Redam Tingginya Biaya Politik
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan, tambahan dana bantuan partai politik dapat membantu menguatkan advokasi di partai politik.
"Jangan sampai kita sederhanakan saja bahwa ini politiknya mahal itu kan dimensinya banyak sekali. Salah satunya nah ya, karena mungkin ya kelemahan partai politik untuk membangun kaderisasi, kelemahan politik untuk melakukan advokasi dan sebagainya," tutur Bima melalui aplikasi Zoom, Minggu (27/7/2025), mengutip Tirto.
Dia pribadi mendukung wacana penambahan dana bantuan tersebut.
"Nah bagus sekali ada wacana untuk insentif yang dikuatkan terhadap dana bantuan politik tetapi tentu ini bukan narasi yang populer hari ini. Ya, jadi publik mencernanya bisa sangat salah seolah-olah partai politik ditambah uangnya seolah-olah pengurus partai menjadi lebih kaya kan nggak seperti itu," lanjutnya.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Paling Khawatir Soal Korupsi
Sumber:
https://www.kompas.id/artikel/pelajaran-akuntabilitas-dana-banpol-dari-berbagai-negara?open_from=Riset_Litbang_Page
https://tirto.id/bima-arya-sebut-tambahan-dana-parpol-bisa-redam-politik-mahal-heWo
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
