Usai melantik Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, pada Jumat (23/5/2025) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa pesan, di antaranya adalah untuk meningkatkan tax ratio. Pada 2024, tax ratio terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 10,07%.
“Penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat, pelayanan wajib pajak harus membaik, kepastian mengenai perpajakan juga harus meningkat, transparansi dan tata kelola harus diperbaiki,” tutur Sri Mulyani di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, (23/5).
Tax ratio pada 2025 ditargetkan mencapai 10,09%-10,29%, meskipun lebih tinggi dari 2024, angka ini masih lebih rendah dari perolehannya pada 2023.
Melalui tulisan Eka Budiyanti dalam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, keputusan ini diambil karena beberapa hal yang menghambat penerimaan pajak. Pergeseran konsumsi dan perdagangan ke ranah digital belum dapat ditangkap secara maksimal oleh sistem perpajakan. Oleh karena itu, muncul potensi kehilangan basis pajak, terutama dari PPN dan PPh.
Kemudian, adanya fluktuasi harga dan permintaan atas komoditas juga berpengaruh pada penerimaan pajak.
Pertumbuhan ekonomi berdasarkan RAPBN 2025 disebut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebagai angka yang optimis. Angkanya sekitar 5,1%-5,5%. Akan tetapi, tax ratio yang cenderung moderat dengan belanja pemerintah yang cukup tinggi menimbulkan situasi mengkhawatirkan.
Menkeu juga memberi catatan, permasalahan Coretax dapat diselesaikan Bimo dalam waktu satu bulan. Menurut Sri Mulyani, diperlukan waktu untuk Bimo melihat data, fakta, dan realitasnya terlebih dahulu.
Melihat Rekam Jejak Dirjen Pajak Bimo Wijayanto
Sebelum menjabat sebagai Dirjen Pajak, Bimo sudah wara-wiri di kementerian. Bimo pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Selain itu, di lingkungan kementerian, Bimo pernah menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, dan Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Di luar itu, Bimo sempat menjadi Dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Komisaris Independen PT Phapros Tbk, serta Komisaris di PT Inka Multi Solusi.
Bimo tercatat memiliki harta senilai Rp6,67 miliar pada 2022 lalu. Dengan jumlah tersebut, asetnya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp5,8 miliar; kendaraan senilai Rp370 juta; kas dan setara kas Rp300 juta; serta harta lainnya senilai Rp200 juta.
Baca Juga: Penurunan Penerimaan Pajak di Awal 2025, Anomali atau Normal?
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
