Selain Jakarta, Kota Bandung dan Malang Penuhi Standar Website Pemda yang Optimal

Kota Bandung dan Kota Malang berhasil mengembangkan website pemerintahan daerahnya hingga ke tingkat kematangan tertinggi.

Selain Jakarta, Kota Bandung dan Malang Penuhi Standar Website Pemda yang Optimal Ilustrasi tampilan web di dekstop | Unsplash

Usai meluncurkan hasil survei Indonesia Government Web Maturity pada Rabu (15/12), tercatat masih banyak website pemerintah daerah di Indonesia khususnya kategori wilayah kabupaten/kota yang tengah merangkak di tahap pertama kematangan website.

Selain DKI Jakarta di kategori provinsi, tercatat hanya ada 2 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memenuhi standar website pemerintah daerah (pemda) yang optimal dengan mencapai level connected.

Untuk diketahui, pengukur tingkat matang website pemerintah dilakukan dengan menggunakan indikator Government Web Maturity yang ditetapkan oleh United Nations (UN). Di mana terdapat empat kelompok kematangan sebuah website pemerintahan, yaitu:

  • Emerging,
  • Enhanced,
  • Transaction, dan
  • Connected.

Pada level tertinggi (connected), website pemerintah sangat berorientasi pada masyarakat (citizen centric), dengan perhatian utamanya pada kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan melalui website tersebut.

Hasil survei Indonesia Government Web Maturity menunjukan, Kota Bandung dan Kota Malang mampu mencapai tingkat paling matang. Web kedua kota ini telah mencapai level connected yang berarti keseluruhan sistem dalam website sudah saling terkoneksi dengan departemen yang sejajar.

Kedua kota ini dinilai sudah berhasil mengubah sistem website yang silo dan scattered ke status integrated atau saling terintegrasi.

Tidak hanya ditandai dengan sistem website yang terintegrasi antar urusan, website yang telah mencapai level connected juga dinilai sudah mampu mengubah pola interaksi dua arah yang lebih interaktif serta real time antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa layanan masyarakat dapat sepenuhnya diselesaikan secara daring pada daerah dengan website yang sudah mencapai level connected.

kabupaten/kota
Tingkat kematangan website pemda di tingkat kabupaten/kota | GoodStats

Pentingnya transformasi digital pada sistem pemerintahan

Yudhistira Nugraha selaku Kepala Jakarta Smart City dalam acara diskusi peluncuran hasil survei Indonesia Government Web Maturity mengungkapkan bahwa transformasi digital mendorong pemerintah mengubah caranya memberikan layanan publik.

Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa transformasi digital tidak hanya mementingkan peningkatan dari segi teknologi, namun juga penting untuk memerhatikan tingkat kenyamanan pengguna atau user engagement.

Inovasi pengembangan teknologi harus didasarkan pada 3 prinsip yakni government to government (G2G), government to business (G2B), dan government to customer (G2C). Salah satunya adalah menciptakan user interface (UI) website yang kompatibel untuk perangkat mobile.

Namun kenyataan di lapangan, masih ditemukan banyak website pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem mobile friendly, padahal mayoritas masyarakat khususnya di Indonesia mengakses internet melalui perangkat mobile.

Di samping itu, aspek penting lainnya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Chairina, Sub Koordinator Data dan Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ialah simplifikasi proses bisnis lintas sektor pemerintahan berbasis platform digital. Sistem yang terintegrasi menawarkan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses informasi maupun memperoleh layanan publik dari website pemerintah daerah.

Ekosistem pemerintah harus bersinergi untuk mewujudkan efisiensi pemberian layanan publik. Website pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan konsep one-stop-service yang berarti seluruh urusan maupun sektor layanan publik cukup diakses melalui satu portal website.

Kota Bandung dan Malang terapkan optimasi layanan publik melalui website

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada kategori kabupaten/kota, Kota Bandung dan Malang memimpin tingkat kematangan website pemerintah daerah. Beralamat di bandung.go.id untuk Kota Bandung serta malangkota.go.id untuk Kota Malang, kedua website ini sudah menerapkan prinsip citizen-centric dengan perhatian utama terdapat patda kenyamanan masyarakat yang interaktif.

malangkota.go.id
Tampilan website Kota Malang | malangkota.go.id

Tampilan kedua website ini telah memenuhi standar ramah perangkat mobile dengan tatanan yang rapi dan sistematis. Informasi yang tersedia dalam kedua website ini pun lengkap dan bervariatif, tidak hanya menyajikan informasi mengenai susunan pemerintahan dan jajarannya namun juga dilengkapi dengan kumpulan data, agenda kegiatan, maupun berita seputar daerah bersangkutan.

Selain itu, website pemerintah Kota Bandung dan Malang telah menyediakan layanan komunikasi dan pengaduan 24 jam yang dapat diakses secara langsung melalui website. Kedua daerah ini berhasil mengintegrasikan berbagai jaringan layanan publik ke dalam 1 platform digital.

bandung.go.id
Tampilan website Kota Bandung dengan fitur layanan publik terintegrasi | bandung.go.id

Masyarakat dapat mengakses layanan publik untuk berbagai urusan sesuai kebutuhan hanya dengan mengakses website utama pemerintah daerah. Layanan yang ditawarkan memiliki jangkauan bidang yang luas mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, perizinan, penanggulangan bencana, dan masih banyak lagi.

Pencapaian yang telah diraih oleh Kota Bandung dan Kota Malang ini ke depannya diharapkan dapat dijadikan dorongan bagi daerah lainnya di Indonesia untuk mengembangkan website pemerintah daerah hingga level connected. Pemerataan upaya transformasi digital perlu terus digencarkan untuk mewujudkan e-Government dengan pelayanan publik prima di seluruh wilayah Indonesia pada masa yang mendatang.

Penulis: Diva Angelia
Editor: Iip M Aditiya

Artikel Sebelumnya Menakar Tingkat Kematangan Website Pemda dalam Mendukung Pelayanan Publik Prima
Artikel Selanjutnya Kementerian Pertanian : Luas Perkebunan Sawit Indonesia Capai 16,38 Juta Hektare
Konten Terkait