Dalam waktu dekat, masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Pilkada akan diadakan di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk Surakarta, Jawa Tengah.
Pemilu menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk dapat menentukan pilihan pemimpin yang akan mengelola daerah selama 5 tahun ke depan. Namun, pilkada kali ini tak lepas dari rasa kekhawatiran masyarakat terhadap isu-isu politik yang muncul dalam proses ini.
Survei yang dilakukan oleh Jakpat pada 27 Agustus-3 September 2024 dengan melibatkan 141 responden, menunjukkan bahwa masyarakat Surakarta memiliki kekhawatiran terhadap potensi konflik sosial pada saat menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.
Adapun Pemilihan Gubernur Surakarta kali ini akan diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), yaitu Teguh Prakosa-Bambang Nugroho (paslon 1) dan Respati Ardi-Astrid Widayani (paslon 2). Masing-masing dari mereka memiliki visi dan misi menarik menginginkan adanya perubahan di Surakarta.
Menilik Isu Sosial dan Politik di Surakarta
Berdasarkan hasil survei, masyarakat Surakarta mengungkapkan sejumlah kekhawatiran terkait isu sosial dan politik menjelang Pilkada 2024.
Sebanyak 11% responden menyoroti dinasti politik atau nepotisme, yang dikhawatirkan akan merebut kekuasaan tanpa memperhatikan kapabilitas kandidat.
Adanya dinasti politik sering kali menjadi penghambat persaingan yang sehat, sehingga dapat menciptakan sebuah kondisi di mana posisi strategis lebih mudah untuk diakses oleh keluarga pemimpin daripada kandidat yang berkompeten.
Selain itu, masalah ekonomi dan lapangan pekerjaan juga menjadi perhatian besar, dengan 10% responden menyoroti tingginya pengangguran akibat minimnya lowongan kerja. Sementara kualitas infrastruktur yang rendah, seperti jalan berlubang dan perbaikan yang tidak konsisten.
Tingginya angka kemiskinan juga dipilih oleh 7% responden, menjadi masalah di mana pembangunan yang lambat turut dapat memperburuk ketimpangan sosial di wilayah ini. Selain itu, 4% responden juga mencatat tingginya angka korupsi dan 3% menekankan pentingnya isu penyebaran hoax terkait politik dan agama.
Harapan Masyarakat Surakarta Pada Periode Pemimpin Selanjutnya
Harapannya, permasalahan seperti ini dapat segera cepat ditangani sebab jika dibiarkan akan menambah keresahan masyarakat terhadap masa depan wilayahnya.
Masyarakat Surakarta menempatkan perekonomian sebagai prioritas tertinggi untuk segera diperbaiki bagi pemimpin daerah yang baru dengan raihan 73%. Mereka berharap pemimpin baru dapat menghadirkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, pengangguran juga dinilai menjadi masalah krusial yang dipilih oleh 66% responden, mencerminkan ketidakpuasan terhadap rendahnya angka lapangan pekerjaan yang tersedia. Pendidikan tingkat perguruan tinggi juga perlu mendapatkan perhatian besar, di mana 63% berharap agar kualitas pendidikan lebih baik.
Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur kesehatan, mengingat 56% responden menilai topik ini sangat penting. Mereka berharap akses pelayanan kesehatan dapat lebih mudah untuk dijangkau oleh semua warga.
Aspek lain yang memerlukan perhatian segera, seperti transportasi umum, tata kelola sampah, transparansi pelayanan publik pemerintah, dan pengembangan pariwisata lokal. Masyarakat menginginkan agar pemerintah berbenah untuk menciptakan Surakarta yang lebih baik.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, Isu Ekonomi Jadi Perhatian Utama Warga Jabar
Penulis: Ucy Sugiarti
Editor: Editor
