Program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Prabowo-Gibran resmi diluncurkan pada Senin (6/1/2025). Pemerintah menetapkan kelompok sasaran utama program ini, seperti balita, pelajar, serta ibu menyusui dan ibu hamil dari kelompok kurang mampu.
"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, dikutip dari CNN.
Jumlah warga kurang mampu yang memenuhi kriteria penerima MBG lebih rendah dibandingkan dengan target dari pemerintah di 2025, sekitar 19,47 juta orang.
Berdasarkan analisis tim Kompas dan BPS, tercatat sekitar 11,3 juta orang atau hanya 12% dari total 93,8 juta orang yang sesuai dengan kriteria penerima MBG.
Dari total 11,3 juta orang tersebut, sebanyak 33,5% merupakan anak balita yang berasal dari keluarga miskin. Selain itu, 16,6% merupakan ibu menyusui dan 1,5% ibu hamil.
Sisanya, sebanyak 48,4% adalah siswa SD hingga SMA sederajat berasal dari keluarga miskin yang asupan kalorinya masih di bawah angka kecukupan gizi.
Usulan Provinsi Utama Penerima Program MBG
Berdasarkan analisis Kompas, dari 11,3 juta warga yang memenuhi kriteria, ada lima provinsi yang direkomendasikan dengan proporsi jumlah warga miskin yang berhak menerima program MBG tertinggi.
Provinsi Sulawesi Barat menjadi wilayah dengan proporsi tertinggi warga miskin yang memenuhi syarat penerima bantuan, mencapai 150.377 orang atau 26,7%. Selanjutnya, Gorontalo menempati posisi kedua dengan 108.908 orang atau 25,9%.
Di urutan ketiga pada Sulawesi Tenggara dengan 288.888 orang atau 25,6% warga miskin yang memenuhi kriteria penerima MBG. Diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 605.013 orang atau sebanyak 25,4% dan Sulawesi Selatan dengan 606.123 orang atau sebanyak 19,4%.
Provinsi yang disebutkan di atas memiliki tantangan sosial-ekonomi lebih besar, seperti tingkat kemiskinan yang lebih tinggi atau keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini menjadikan provinsi tersebut lebih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Respon Masyarakat terhadap Program MBG
Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Deni Kurniadi Sunjaya, berpendapat bahwa program ini cenderung bernuansa politis sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi janji kampanye.
Jika program MBG dijalankan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik penerima, ujung-ujungnya malah akan menghamburkan sumber daya dan meningkatkan risiko obesitas di kalangan anak-anak.
Pemerintah perlu menyusun mekanisme penentuan penerima manfaat berdasarkan kondisi gizi individu per wilayah. Bantuan perlu difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan dari keluarga kurang mampu.
Deni berharap bahwa program ini tidak hanya dapat mencapai tujuan jangka pendek dalam meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi dapat membangun pondasi kesehatan yang lebih baik dan dapat menjangkau wilayah-wilayah prioritas terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mendesak pemenuhan gizi.
Baca Juga: Banyak yang Tak Setuju dengan Program Makan Bergizi Gratis, Apa yang Dikhawatirkan Masyarakat?
Penulis: Ucy Sugiarti
Editor: Editor
