Kenaikan inflasi dan biaya kesehatan membuat akses kesehatan di beberapa daerah di tanah air semakin sulit terjangkau, terutama untuk mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Meski begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa umur harapan hidup (UHH) warga Indonesia cenderung meningkat, dari 72,13 tahun di 2023 menjadi 72,39 tahun di 2024. Meningkatnya umur orang Indonesia ini mendorong pemerintah untuk terus menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai, salah satunya ditunjang dari segi anggaran.
Secara global, biaya kesehatan cenderung meningkat. Health Trends 2024 mencatat kenaikan biaya kesehatan secara global sebesar 11,6% dan di kawasan Asia sebesar 11,4%. Sementara itu, biaya kesehatan di Indonesia tercatat akan naik 13%, jauh di atas proyeksi kenaikan global. Rakyat akan dihadapkan dengan krisis kesehatan apabila angka tersebut tidak disikapi dengan baik.
Pemerintah pun berkomitmen dengan meningkatkan anggaran kesehatan dalam struktur APBN, yang tercatat terus naik dari tahun ke tahun.
Anggaran di tahun 2020 lalu sebesar Rp119,9 triliun, yang kemudian naik menjadi Rp124,4 triliun di tahun berikutnya. Pada 2022, sebanyak Rp134,8 triliun dikucurkan dari APBN untuk anggaran kesehatan, dan naik menjadi Rp175,2 triliun di 2023. Terbaru di 2024, alokasi APBN untuk kesehatan mencapai Rp187,5 triliun, naik 8,7% dari tahun sebelumnya.
Realisasi Anggaran Kesehatan Januari-Oktober 2024
Per Oktober 2024, realisasi anggaran kesehatan mencapai 78,4% dari pagu anggaran, atau sekitar Rp147,1 triliun. Nilai tersebut naik 4,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa kenaikan ini terutama disebabkan oleh percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.
Berdasarkan rinciannya, maka alokasi anggaran terbesar digunakan untuk Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) bagi 96,7 juta peserta yang nilainya mencapai Rp36,8 triliun. Penerima PBI JKN ini akan mendapatkan iuran sebesar Rp42.000 per orang untuk setiap bulan, tidak dalam bentuk uang, melainkan langsung dibayar ke rumah sakit atau layanan kesehatan dari pendaftar.
Alokasi untuk jaminan kesehatan mencapai Rp9,3 triliun. Jaminan kesehatan ini diberikan untuk 4,6 juta ASN, TNI, Polri, pensiun, atau veteran, yang dibayarkan per bulan.
Sementara itu, pendanaan operasional kesehatan mencapai Rp7,1 triliun untuk 10.072 puskesmas. Alokasi untuk bantuan operasional Keluarga Berencana (KB) mencapai Rp2,7 triliun, diberikan untuk 3.045 Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
Pemerintah turut mengalokasikan Rp2,1 triliun untuk vaksin imunisasi balita dan Rp517 miliar untuk pemenuhan alat dan obat kontrasepsi di 19.166 lembaga.
Lebih lanjut, Rp53 miliar digelontorkan untuk pemeriksaan 49,3 ribu sampel obat dan 19,3 ribu sampel makanan. Program fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) mendapat Rp18,1 miliar untuk 7,2 juta keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun.
Sebanyak Rp12,4 miliar digelontorkan untuk 19,9 ribu ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis dan 21,9 ribu balita kurus. Terakhir, sosialisasi dan diseminasi pengendalian TBC mengeluarkan anggaran sebesar Rp4,8 miliar untuk 5,4 ribu peserta.
Baca Juga: Pemuda Rawat Inap di RS Indonesia Makin Naik, Bagaimana Jaminan Kesehatannya?
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
