Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan kabar mengenai penolakan warga Aceh terhadap para pengungsi Rohingya. Sekitar 490 imigran Rohingya mendarat secara bersamaan di Bireuen dan Pidie, Aceh pada Minggu (19/11/2023). Namun, sebanyak 249 pengungsi yang tiba di Bireuen ditolak warga.
"Warga setempat menolak dan menyuruh imigran Rohingya naik lagi ke kapal. Salah satu alasan penolakan yang berkembang, karena imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya berperilaku kurang baik dan tidak patuh pada norma-norma masyarakat setempat," ungkap Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto.
249 pengungsi asal Myanmar ini telah dua kali pindah lokasi akibat penolakan warga yang kembali mendorong kapal para imigran ke laut. Namun, tahukah kamu? Gelombang imigran yang mendarat ke Aceh bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, sekitar 220 pengungsi Rohingya tiba di Gampong Kulee, Pidie. Tak sampai di situ, sebanyak 35 pengungsi Rohingya juga telah tiba di Kecamatan Madat, Aceh Timur pekan lalu.
Mengapa para pengungsi Rohingya kerap berdatangan di Aceh?
Berdasarkan laporan dari Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh mayoritas berasal dari penampungan pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh.
Namun, lokasi tempat tinggal di Cox’s Bazar kurang memadai. Area tempat tersebut rentan terkena tanah longsor dan besarnya risiko banjir di musim hujan. Selain itu, para pengungsi juga rentan terkena penyakit, seperti malaria, demam, hepatitis, dan lainnya. Terlebih, area perkemahan juga tak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
Akibatnya, semakin banyak pengungsi Rohingya yang memilih pergi melalui jalur laut ke negara-negara lain. Meski demikian, masih banyak pengungsi Rohingya yang kesulitan mencari tempat bernaung.
Lebih lanjut, sejumlah sumber menyebut banyaknya pengungsi yang mendarat di Aceh adalah sebagai transit untuk perjalanan menuju negara-negara lain, seperti Malaysia dan Thailand.
Di tahun 2022, UNHCR dalam laporannya mencatat terdapat lima kapal berisikan 574 pengungsi Rohingya yang tiba di beberapa wilayah di Indonesia. Kedatangan para pengungsi terus berlanjut hingga periode Januari-Mei 2023, di mana terdapat lima kapal yang membawa sebanyak 478 pengungsi Rohingya.
Adapun, jumlah pengungsi di Indonesia mencapai 12.097 jiwa pada Juli 2023. Dari jumlah tersebut, Myanmar -yang didominasi oleh etnis Rohingya- menjadi negara asal pengungsi terbanyak ketiga di Indonesia dengan total sebanyak 879 jiwa pengungsi.
“Ini menjadi keprihatinan serius karena banyaknya kasus penyelundupan dan perdagangan manusia di sepanjang perjalanan para pengungsi Rohingya,” tulis UNHCR.
Penyebab konflik Rohingya
Rohingya merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas muslim di wilayah bagian Rakhine (Arakan) di Myanmar Barat. Masyarakat Rohingya menerima diskriminasi dan upaya pengusiran dari wilayah Arakan sejak 1942, yang pada saat itu terjadi pembantaian muslim Rohingya oleh pasukan pro Inggris.
Kondisinya bertambah parah ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta dan mengubah sistem politik Myanmar menjadi lebih otoriter pada 1962. Jenderal Ne Win mensistematiskan penindasan terhadap Rohingya dengan membubarkan organisasi politik dan sosial mereka.
Perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Rohingya salah satunya disebabkan oleh status mereka yang berbeda, yang mana status etnis Rohingya yang masih dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar. Bahkan, pemerintah Myanmar pun juga tidak mengakui dan tidak mau memberikan status kewarganegaraan pada mereka.
Penyebab konflik etnis di Myanmar berikutnya adalah adanya ketidaksukaan dari etnis Rakhine, yang menganggap keberadaan etnis Rohingya mengganggu karena populasi etnis muslim Rohingya yang terus meningkat. Bagi etnis Rakhine, keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan.
Gejolak di Myanmar masih jadi PR besar ASEAN
Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023 lalu di Jakarta, permasalahan konflik di Myanmar menjadi salah satu pembahasan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa dalam keketuaan Indonesia telah melakukan 145 engagement dengan 70 stakeholder, sehingga pemerintah melihat adanya kepercayaan di antara pemangku kepentingan untuk terus menyuarakan isu tersebut.
Menurutnya, ASEAN memiliki potensi besar untuk ikut membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Terlebih, keunggulan yang dimiliki ASEAN baik dari segi ekonomi, kuantitas penduduk, stabilitas politik, dan lainnya.
“Di tengah rivalitas dan ketegangan geopolitik dunia butuh poros agar tetap berputar pada jalurnya. ASEAN punya potensi untuk itu,” ujar Jokowi.
Namun, Presiden Filipina Ferdinand Marcos menganggap bahwa konflik Myanmar merupakan masalah yang sulit diatasi oleh ASEAN. Meski ada komitmen yang kuat dari ASEAN, ia menilai bahwa permasalahannya terlalu rumit, termasuk dampak kemanusiaannya.
“Ada banyak dorongan bagi ASEAN untuk menyelesaikan masalah ini, namun ini adalah masalah yang sangat sulit,” ungkapnya.
Sementara itu, Filipina akan memimpin ASEAN pada 2026 setelah menggantikan Myanmar. ASEAN telah melarang aksi para jenderal senior Myanmar usai militer Myanmar melancarkan kudeta pada 2021 lalu.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Editor