Sudah hampir genap 8 bulan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran, menjalankan mandat pemerintahan di Indonesia. Selama periode tersebut pula, ragam program yang sempat dijanjikan selama masa kampanye melihat titik terang, salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai sekarang masih rutin dijalankan di berbagai sekolah di Indonesia. Bahkan per Mei 2025 lalu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan sudah ada 3,5 juta penerima manfaat MBG.
Sayangnya, survei dari Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) menyebutkan bahwa 60% responden tidak yakin Prabowo-Gibran akan dapat menjalankan program-program yang dijanjikannya dengan baik. Bahkan dari 60% responden tersebut, 30% merasa sangat tidak yakin.
Adapun alasan utama di balik keraguan ini adalah isu korupsi yang seolah tak ada habisnya.
"Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang menganggap banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu sebagai gagalnya pemerintah mencegah terjadinya kasus korupsi," tulis PP17 dalam laporannya.
Indonesia dan Korupsi
Korupsi di Indonesia sudah bukan lagi hal asing, menyentuh hampir seluruh lini dari pemerintah pusat hingga daerah. Tidak hanya merusak tatanan hukum dan demokrasi serta mengakibatkan kerugian negara, praktik korupsi yang terus berulang berpotensi menggerus kepercayaan publik dan menghambat pembangunan.
Terbukti, sebanyak 52% responden mengaku ragu akan pemenuhan janji-janji Prabowo-Gibran akibat maraknya korupsi.
Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih belum mampu dikekang. Korupsi mengakibatkan sulit tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya.
Menurut Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-99 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi, dengan skor mencapai 37 poin dari skala 0-100. Terdapat peningkatan dari skor tahun 2023, yang menunjukkan perbaikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sayangnya, realita di lapangan sering kali berkata lain.
Kompetensi dan Komunikasi Turut Disorot
Selain isu korupsi, 30% responden menyampaikan keraguannya akibat kompetensi pejabat yang dinilai kurang dan 24% responden menilai komunikasi belum efektif.
Sebagai pemerintahan yang baru dirintis dan berjalan, kabinet besutan Prabowo ini masih menghadapi sejumlah isu terkait kompetensi dan komunikasi antar kementerian. Tanggung jawab yang dipandang tumpang tinder, ditambah beberapa menteri yang dinilai kurang bekerja menambah pelik masalah pemerintahan di Indonesia.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada akhir Mei 2025 lalu mencatat sejumlah nama menteri yang dinilai patut diganti karena kinerjanya yang kurang memuaskan dan kurang terlihat hasilnya.
Deretan Alasan Lain
Alasan lain warga Indonesia ragu bahwa janji-janji Prabowo-Gibran bisa dijalankan dengan baik meliputi adanya konflik kepentingan partai yang masih kental terasa, banyaknya militer yang terjun ke dunia politik, pembatasan berpendapat terutama bagi jurnalis, visi misi yang tidak realistis, kementerian jumbo, hingga pengaruh Jokowi yang masih terlalu besar.
Survei ini dilaksanakan pada 12-15 Mei 2025, melibatkan 417 responden berusia 17-44 tahun di berbagai wilayah Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan metode computer-assisted web interviewing dengan margin of error sebesar 5%.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Paling Khawatir Soal Korupsi
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
