Pemerintah Indonesia menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun pada postur Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Jumlah ini naik dari alokasi tahun 2023 yang sebesar Rp612,2 triliun.
Terhitung sepanjang periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, anggaran pendidikan mengalami peningkatan hingga 69 persen dari Rp390,3 triliun pada 2015 menjadi Rp660,8 triliun pada 2024 mendatang.
Setidaknya dalam 3 tahun terakhir, alokasi anggaran pendidikan ini juga terjaga di angka 20 persen dari APBN.
Diungkapkan Presiden RI, Joko Widodo, hal ini menjadi salah satu bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, di samping menjadi salah satu strategi jangka menengah dalam upaya transformasi ekonomi.
“Strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut, yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia,“ jelas Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait agenda pembahasan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, pada Rabu (16/8), melansir Puslapdik Kemendikbudristek.
Adapun alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2024 terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah sebesar Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi sebesar Rp77,0 triliun.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,“ tambah Presiden Joko Widodo.
Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, porsi anggaran pendidikan di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi.
Selain Indonesia, anggaran pendidikan di Malaysia, juga terjaga di angka 20 sampai 21 persen dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2022, porsi anggaran pendidikan di Malaysia sebesar 20,15 persen dari APBN.
Berdasarkan data terakhir yang dirilis World Bank, ada 3 negara yang porsi anggaran pendidikannya di bawah 10 persen, yakni Myanmar, Laos, dan Timor Leste.
Selain itu, ada 2 negara yakni Filipina dan Singapura yang porsi anggaran pendidikannya mengalami penurunan hingga 3 persen dalam 5 tahun terakhir.
Pada 2018, anggaran pendidikan di Filipina dan Singapura masing-masing sebesar 18 dan 16 persen, turun menjadi 15 dan 13 persen pada tahun anggaran 2022. Di Singapura, porsi anggaran pendidikan ini bahkan tercatat mengalami penurunan hingga 8 persen dalam 10 tahun terakhir.
Meski porsi anggaran pendidikannya mengalami penurunan cukup signifikan, di sisi lain, tingkat melek huruf di Singapura masih menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara ASEAN bersama dengan Brunei.pada 2022.
Sementara itu, ada 4 negara yang tingkat melek hurufnya berada di bawah rata-rata kawasan yang sebesar 91,4 persen, yakni Myanmar (89,1 persen), Laos (87,5 persen), Kamboja (84,7 persen), dan Timor Leste (69,9 persen).
Jika menyinggung kembali indikator anggaran pendidikannya, 3 dari 4 negara tersebut, yakni Myanmar, Laos, dan Timor Leste juga memiliki porsi anggaran pendidikan yang terendah di kawasan.
Penulis: Raka B. Lubis
Editor: Iip M Aditiya
