Korupsi Indonesia di 2022: Pemetaan Kasus dan Aktornya

Pada 2022 lalu, Indonesia mengalami persepsi korupsi terburuk sejak era reformasi. Peringkat Indonesia dalam daftar negara paling bersih dari korupsi menurun dari 96 pada tahun 2021 ke peringkat 110 dari 180 negara.

Menurut catatan dari Transparency International Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi ⅓ negara terkorup di dunia. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.

Data dari hasil survei Laporan Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), penindakan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengalami peningkatan yang cukup tinggi, baik dari sisi jumlah kasus mencapai 579 kasus, maupun tersangka yang tembus angka 1.396 tersangka.

Adapun berdasarkan sektornya, APH paling banyak menangani kasus korupsi di sektor desa dengan jumlah 155 kasus dan 252 tersangka. Bahkan potensi kerugian negara akibat korupsi dalam sektor desa pada 2022 melonjak naik sebesar 381,9 miliar.

“Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa,” tulis ICW, mengutip dari hasil laporan.

​​Namun, tidak seluruhnya berkaitan dengan dana desa, terdapat 133 kasus berkaitan dengan dana desa, sementara 22 kasus lainnya berkaitan dengan penerimaan desa.

Menurut data dari sumber yang sama, dilihat dari wilayahnya, kasus korupsi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2022 diduduki oleh provinsi Jawa Timur dengan jumlah 57 kasus.

Perlu diingat bahwa pemetaan kasus korupsi terhadap wilayah ini tidak serta menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah wilayah paling korup. Namun, provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak ditangani oleh APH.

ICW juga kerap mencoba melakukan tabulasi silang antara wilayah dan sektor di lima provinsi teratas tersebut, hasilnya 36 kasus yang ditangani berkaitan dengan sektor desa.

Kemudian jika melihat pemetaan kasus korupsi berdasarkan aktornya, aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah Pegawai Pemerintahan Daerah, yakni 365 orang. Angka ini menyumbang 26,15% dari total tersangka.

Dari 1.396 tersangka, 506 orang atau sekitar 36% di antaranya berstatus sebagai ASN dan 873 orang atau sekitar 63% berstatus non-ASN.