Realita Pembentukan Satgas Ormas: Menguntungkan atau Merugikan?

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Organisasi Masyarakat (Ormas) oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memantik diskusi publik. Satgas ini diharapkan mengelola dinamika Ormas yang kerap memunculkan stigma negatif, seperti premanisme dan pungutan liar, sekaligus memanfaatkan potensi positif mereka. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan.

“Secara birokratis, Ormas sudah menjadi kewenangan tersendiri, tidak hanya dari Kemenko Polhukam, tetapi juga instansi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol),” ujar Pinurba Parama Pratiyuda, dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada setelah dihubungi oleh GoodStats, Senin (12/5/2025).

Pinurba menilai Satgas ini merespons keresahan masyarakat yang terlihat di media sosial, termasuk konflik antar-Ormas dan hambatan investasi akibat izin-izin liar. Isu tarif dari Trump dan sentimen negatif investor juga menjadi catatan, di mana salah satu hambatan investasi adalah proses di luar formal yang dilakukan Ormas. Meski begitu, ia menyoroti peran positif Ormas dalam mendistribusikan kesejahteraan, seperti melalui filantropi sosial, yang membuat basis massa mereka kuat.

Tantangan utama Satgas adalah menyeimbangkan pengawasan dengan pemberdayaan Ormas. Pinurba menegaskan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan Ormas tanpa menghilangkan identitas mereka.

“Satgas harus punya helicopter view, membangun komunikasi kuat, dan melibatkan Ormas dalam pembangunan tanpa menimbulkan dampak negatif besar,” sarannya, merujuk pada kolaborasi sukses di Kulon Progo untuk fasilitas kesehatan.

Baca Juga: Provinsi dengan Ormas Terbanyak 2024

Latar Belakang Pembentukan Satgas Ormas

Pembentukan Satgas Ormas dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, kebutuhan untuk mengintegrasikan Ormas yang sering terlibat konflik, baik dengan masyarakat maupun antar-Ormas.

“Ada Ormas yang saling melawan Ormas lain, atau konflik dengan kelompok masyarakat. Ini menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Pinurba.

Kedua, respons terhadap kekhawatiran investor asing terkait izin-izin liar yang menghambat investasi.

Pinurba juga menyoroti sisi positif Ormas yang kerap terabaikan, mereka tidak hanya memberikan dampak negatif. Ormas juga memberikan kesejahteraan kepada kelompok yang kurang akses, seperti melalui filantropi sosial atau lapangan pekerjaan. Basis massa Ormas yang kuat, terutama di kalangan menengah ke bawah, menjadi modal sosial yang perlu dikelola dengan bijak.

Namun, Satgas harus menghadapi tantangan besar dalam menyatukan nilai-nilai Ormas dengan kepentingan negara. Pendekatan yang salah bisa memicu ketidakpuasan atau memperburuk stigma negatif terhadap Ormas.

Efektivitas Satgas Ormas: Wacana atau Solusi Nyata?

Pinurba menilai efektivitas Satgas Ormas masih pada tataran wacana.

“Pragmatis-praktisnya masih terlihat pada wacana. Sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan itu nanti akan di-handle seperti apa?” katanya. Ia menekankan bahwa mengelola Ormas memerlukan upaya besar karena basis massa mereka yang kuat dan kedekatan dengan realitas masyarakat.

Untuk bisa bekerja efektif, Satgas perlu pendekatan holistik. Pinurba mencontohkan kebijakan rumah sakit tanpa kelas di Kulon Progo, Rumah Sakit 'Aisyiyah (RSA), di mana Bupati Hasto Wardoyo berhasil menggandeng Ormas untuk mendukung akses kesehatan setara.

Namun, Pinurba mengingatkan bahwa keberhasilan juga tergantung pada pelaksanaan. Satgas harus memastikan komunikasi terintegrasi dan rutin. Tanpa pendekatan yang tepat, Satgas berisiko hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata.

Sentimen Publik terhadap Ormas

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah Ormas di Indonesia banyak dikaitkan dengan tindakan intimidasi, kekerasan, dan pungutan liar. Namun, tidak semua Ormas membawa dampak negatif; beberapa di antaranya turut berkontribusi positif melalui kegiatan sosial di kalangan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan data science, Kawaldata melakukan penelitian terhadap 20.000 komentar netizen untuk menganalisis persepsi publik terhadap Ormas saat ini.

Sentimen netizen terhadap Ormas didominasi pandangan negatif, dengan 71% responden menunjukkan ketidaksukaan, 22% netral, dan hanya 7% positif.

“Keresahan netizen di media sosial terkait apa yang dilakukan Ormas menjadi pemicu perhatian pemerintah,” ujar Pinurba. Persepsi negatif ini muncul akibat aktivitas seperti premanisme, pungutan liar, dan konflik sosial yang sering dikaitkan dengan Ormas.

Meski demikian, sentimen positif, walaupun kecil, menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang menghargai peran Ormas. Hal ini mencerminkan dualitas persepsi publik terhadap Ormas, antara melihat mereka sebagai masalah dan sebagai penyokong kesejahteraan.

Pinurba menegaskan bahwa Satgas harus mengelola persepsi ini dengan hati-hati. “Satgas perlu meminimalkan dampak negatif sambil memanfaatkan potensi positif Ormas,” sarannya. Pendekatan yang inklusif dapat mengurangi ketegangan dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara Ormas dan masyarakat.

Emosi Publik terhadap Ormas

Emosi netizen terhadap Ormas mencerminkan keberagaman, dengan 39% responden menunjukkan kemarahan, 27% kecewa, 13% cemas, 11% senang, dan 10% netral.

“Kemarahan dan kekecewaan sering muncul karena Ormas dianggap menghambat aktivitas ekonomi atau memicu konflik,” kata Pinurba. Emosi ini diperkuat oleh persepsi bahwa Ormas kerap terlibat dalam aktivitas yang merugikan masyarakat: premanisme, pungli, dan lain-lain.

Namun, emosi positif seperti senang, meski hanya 11%, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengapresiasi kontribusi Ormas.

“Ormas memberikan lapangan pekerjaan dan filantropi sosial, yang dihargai oleh kelompok tertentu,” ujar Pinurba. Hal ini menunjukkan bahwa Ormas memiliki potensi untuk diterima lebih luas jika dampak negatifnya dapat dikendalikan.

Pinurba menyarankan Satgas untuk merespons emosi publik dengan komunikasi yang efektif. “Satgas harus membangun dialog dengan masyarakat dan Ormas untuk mengurangi kemarahan dan kecemasan,” katanya. Dengan pendekatan yang transparan, Satgas dapat mengubah persepsi negatif menjadi peluang kolaborasi.

Rekomendasi dan Alternatif Pengelolaan Ormas

Pinurba menawarkan empat rekomendasi untuk pengelolaan Satgas Ormas. Pertama, tujuan Satgas harus jelas, apakah untuk mengawasi atau mengintegrasikan Ormas. Kedua, dampak negatif seperti premanisme harus diminimalkan melalui peraturan tegas.

“Ekses negatif ini perlu dikelola agar tidak mudah terjadi,” tegasnya.

Ketiga, Ormas harus dilibatkan dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat.

“Contohnya, Ormas bisa mendukung program CSR atau proyek pariwisata lokal,” ujar Pinurba.

Keempat, pemerintah daerah harus dilibatkan karena dinamika Ormas bersifat lokal.

“Masalah Ormas sangat kasuistik. Sehingga memang itu perlu peran kepanjangan tangan pemerintah di level daerah sehingga memang kewenangan pemerintah daerah perlu juga diberikan,” tambahnya.

Sebagai alternatif, Pinurba menyarankan pendekatan kolaboratif ketimbang sentralistik karena harus menghindari pendekatan top-down agar Ormas di daerah antusias. Komunikasi kuat dan keterlibatan daerah akan membuat pengelolaan lebih efektif. Dengan langkah ini, Satgas dapat meminimalkan konflik dan memaksimalkan kontribusi Ormas.

Baca Juga: Jawa Timur Tercatat Punya Lebih dari 118 Ribu Ormas