Politik uang terus menjadi tantangan dalam setiap Pilkada, termasuk pada pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 27 November 2024. Pada pemilihan kali ini, terendus indikasi terulangnya “serangan fajar”.
Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, meminta jajarannya untuk meningkatkan patroli selama masa tenang pada 24-26 November 2024 guna mengantisipasi politik uang dan adanya kampanye di luar jadwal.
Bawaslu menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk aktif mencegah pelanggaran, termasuk dengan memperluas patroli pengawasan ke media sosial. Hal ini dilakukan karena media sosial menjadi salah satu platform utama yang digunakan kandidat untuk memengaruhi pemilih selama masa kampanye.
“Patroli pengawasan menjadi upaya pencegahan Bawaslu untuk mempersempit terjadinya dugaan pelanggaran. Patroli pengawasan harus dilakukan seluruh pengawas pemilu, termasuk menyesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing,” ucap Lolly, dikutip dari Kompas.
Hasil survei Litbang Kompas pada tiga provinsi yang melaksanakan pilkada, yaitu Jawa Tengah (15-20 Oktober 2024) melibatkan 1.000 responden, Jakarta (20-25 Oktober 2024) dengan 800 responden, dan Sumatra Utara (22-28 Oktober 2024) dengan 800 responden, menunjukkan adanya indikasi serangan fajar.
Mayoritas responden dalam survei tersebut menilai bahwa pemberian uang kepada pemilih untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur tertentu adalah hal yang wajar.
Provinsi yang Rentan Terkena Serangan Fajar Pilkada 2024
Jumlah uang yang diberikan kepada pemilih dalam praktik serangan fajar pada Pilkada 2024 diperkirakan berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000.
Namun, berdasarkan survei dari Litbang Kompas, banyak pemilih mengaku menerima uang dengan nominal lebih kecil dibawah Rp100.000.
Di beberapa provinsi, seperti Jawa Tengah dan Sumatra Utara, praktik pemberian uang dengan nominal di bawah Rp100.000 terpantau cukup umum. Sementara itu, Jakarta menjadi provinsi dengan nominal praktik uang tertinggi, berkisar Rp100.000-Rp149.000.
Variasi nominal ini menunjukkan adanya upaya memengaruhi pemilih dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Hal ini mengindikasi bahwa politik uang tetap menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas proses pilkada.
Serupa dengan temuan survei Populix terhadap 962 responden dilakukan pada 23-26 Mei 2024, tim kampanye tercatat sebagai pelaku politik uang yang paling sering ditemui di lapangan. Setelahnya, pengurus partai politik menjadi pihak yang berperan signifikan.
Selain itu, individu di luar struktur partai, seperti teman, tetangga, bahkan ketua RT atau RW, sering ditunjuk sebagai perantara “serangan fajar” untuk membantu memenangkan kandidat kepala daerah.
Berdasarkan hasil survei, tim sukses mendominasi praktik politik uang dengan 77% keterlibatan, diikuti oleh pengurus partai politik dengan 43%. Teman atau tetangga (21%) dan ketua RT/RW (20%) yang memiliki akses langsung ke masyarakat juga banyak dimanfaatkan sebagai perantara, membuatnya sangat efektif dalam menyebarkan uang kepada pemilih.
Aparat desa (11%), pengurus Karang Taruna (6%), serta pengusaha lokal (5%) juga terlibat dalam praktik ini. Sebagian kecil responden (1%) menyebut pihak lain yang terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa politik uang melibatkan berbagai aktor, baik dari partai politik maupun individu dengan hubungan sosial atau ekonomi dengan pemilih.
Peran Bawaslu dalam Mengatasi Serangan Fajar di Masyarakat
Melihat tingginya kerawanan politik uang, Lolly menyatakan bahwa Bawaslu mengatasi hal ini dengan menerapkan strategi pencegahan yang meliputi sosialisasi dan edukasi, serta melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Bawaslu bekerja sama dengan masyarakat melalui gerakan pengawasan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada yang disusun oleh Bawaslu, praktik politik uang masih sangat signifikan, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan politik rendah dan wilayah rentan secara ekonomi. Di beberapa daerah, kerawanan politik uang semakin meningkat menjelang hari pemilihan.
“Faktor-faktor yang meningkatkan risiko politik uang meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk politik uang, lemahnya penegakan hukum, dan adanya oknum peserta pemilu yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk meraih dukungan,” ungkap Anggota Bawaslu, Puadi, mengutip Kompas.
Bawaslu juga bekerja sama dengan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mengedukasi masyarakat dan mengubah pandangan permisif terhadap politik uang.
Sebagai penindakan, Bawaslu juga dapat merekomendasikan sanksi administratif atau pidana bagi pelaku politik uang dan akan melakukan patroli bersama kepolisian selama masa tenang Pilkada 2024.
Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistansi di beberapa daerah, dengan dukungan masyarakat dan lembaga penegak hukum, diharapkan praktik politik uang dapat berkurang dan integritas pemilu dapat terjaga.
Dari masyarakat sipil, seruan untuk menanggulangi politik uang semakin keras, dengan adanya PP Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa haram. Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyebut politik uang sebagai ancaman bagi demokrasi karena merusak keadilan, memperburuk korupsi, dan melemahkan kedaulatan rakyat.
Baca Juga: Pilkada 2024 dan Dinamika Politik Uang di Dalamnya
Penulis: Ucy Sugiarti
Editor: Editor
