Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini merilis temuan survei nasional mereka yang bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini" pada Minggu (22/1). Dalam rilis laporannya, LSI juga mengundang Menteri BUMN Erick Thohir dan Paker Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono secara daring pada hari yang sama untuk menanggapi rilis survei tersebut.
Sruvei ini terbagi atas empat bagian, antara lain kinerja presiden, pencabutan PPKM, ketersediaan bahan pokok dan BBM, serta peta politik jelang Pemilu 2024. Pada bagian "Bahan Pokok dan BBM", LSI juga membahas mengenai persepsi masyarakat akan kinerja pemerintah dalam menanggulangin beberapa masalah negara.
Untuk memfokuskan penilaian, LSI meminta masyarakat untuk menilai kinerja penanggulangan masalah negara oleh pemerintah saat ini dibanding tahun lalu. Dari sana terlihat gambaran masyarakat apakah ada perubahan positif, tidak ada perubahan, atau bahkan makin memburuk.
LSI memberikan empat contoh masalah konkret dalam bahasan ini, antara lain kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin, membuat harga kebutuhan pokok terjangkau warga pada umumnya, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, mayoritas masyarakat masih menganggap bahwa kinerja pemerintah dalam menanggulangi ragam masalah tersebut makin baik.
Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase masyarakat yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin makin baik berada di angka 35 persen, membuat harga kebutuhan pokok terjangkau di angka 36 persen, menyediakan lapangan kerja di angka 33 persen, dan mengurangi pengangguran di angka 31 persen. Meskipun begitu, angka penilaian masyarakat yang menyebut tidak ada perubahan atau makin buruk juga tidak sedikit.
"Secara umum persepsinya positif, yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah di bidang-bidang ini persepsinya positif, meskipun yang mengatakan buruk juga masih banyak," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan (22/1).
Respons Menteri BUMN
Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menganggap pemerintah saat ini telah berada dalam koridor yang tepat dalam pembuatan kebijakan terkait penanggulangan ragam permasalahan tersebut. Hal tersebut dilihat dari beberapa data terkait perekonomian Indonesia yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut, yang terpenting ragam kebijakan yang telah diupayakan pemerintah diharapkan agar terus berkelanjutan.
"Kita sebagai pemerintah tidak bisa melihat tentu sepotong-potong dalam membuat policy. Terlepas dari datanya Mas Djayadi seperti itu, kita enggak bisa seperti itu. Tetap policy besarnya harus kita jalankan, kita dorong yang namanya domestic consumption supaya sehat, investasi sehat, bersamaan juga dengan intervensi pemerintah untuk mendorong penekanan tentu bahan-bahan yang diperlukan ataupun pembiayaan untuk UMKM dan seluruhnya," terang Erick Thohir.
"Kalau kita lihat data-data ekonomi kita ini akan tumbuh terus, jadi ini yang harus kembali dipertahankan. Policy-policy yang baik, yang berkelanjutan, sehingga kita bisa terus menekan yang namanya pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Apalagi kita tahu, ancaman kita ke depan tidak lain salah satunya dengan jumlah penduduk kita yang banyak, 55 persen (jumlah penduduk) di bawah 35 (tahun), artinya job job job ini yang akan menjadi challenges ke depan," lanjutnya.
Penulis: Raihan Hasya
Editor: Iip M Aditiya
