Indonesia dewasa ini tengah meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. Salah satu bentuk inovasi sektor pemerintahan adalah dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sendiri merupakan suatu terobosan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dalam artian masyarakat luas.
Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Lembaga dengan penerapan SPBE terbaik
Evaluasi SPBE 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dilakukan terhadap 128 instansi meliputi, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pada penilaian tersebut, 106 instansi mendapatkan predikat baik, 18 instansi mendapatkan predikat cukup, 4 instansi lainnya termasuk 1 lembaga mendapatkan predikat sangat baik. Satu-satunya lembaga yang mendapatkan predikat sangat baik itu adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang biasa dikenal LAPAN.
LAPAN berhasil mendapatkan predikat sebagai lembaga dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik 2020. Pada evaluasi SPBE ini, LAPAN mendapatkan indeks sebesar 3,85 dari skala 5 atau yang tertinggi untuk kategori lembaga di seluruh Indonesia.
Indeks SPBE LAPAN terpaut cukup jauh dari OMDUSMAN Republik Indonesia di posisi dua yang mencatatkan skor 3,45. Sementara posisi ketiga diisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor 3,42.
Posisi keempat diisi oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BPKM) dengan skor 3,38. Diikuti oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP (3,37) dan Dewan Perwakilan Rakyat (3,34)
Kemudian posisi ketujuh diisi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan skor 3,24, lalu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di posisi delapan dengan skor 3,07.
Sementara posisi kesembilan dan kesepuluh diisi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), kedua lembaga tersebut berhasil mendapat predikat baik dengan mencatatkan skor masing-masing sebesar 3,04 dan 2,97.
Penulis: Iip M Aditiya
