Masyarakat Indonesia secara serempak telah mengadakan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, tepatnya pada 10 April 2024 kemarin. Kementerian Perhubungan bahkan mengatakan sebanyak 193,6 juta orang atau setara dengan 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia merayakannya dengan mudik Lebaran ke kampung halaman.
Proyeksi jumlah pemudik tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil survei Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) mendata, jumlah pergerakan masyarakat Indonesia pada periode mudik Lebaran 2023 diproyeksikan mencapai 123,8 juta orang. Angka proyeksi meningkat 44,79% jika dibandingkan dengan proyeksi mudik Lebaran 2022 sebanyak 85,5 juta orang.
Di samping momentum yang membawa kebahagiaan ini, peningkatan pergerakan masyarakat mudik Lebaran juga dapat membuahkan beberapa masalah yang perlu perhatian lebih dari berbagai pihak. Selain kemacetan yang meningkat, persoalan sampah juga turut hadir.
Menurut perkiraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah yang dihasilkan selama periode mudik Lebaran 2024 berpotensi mencapai 58 ribu ton. Terhitung dalam jangka waktu dua minggu, dari arus mudik hingga arus balik.
Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar, melalui Surat Edaran Menteri KLHK Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengendalian sampah di Hari Raya Idul Fitri 2024, mengatakan pemantauan pengelolaan sampah saat periode mudik Lebaran diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah dan untuk dapat mengambil langkah aktif dalam upaya pengurangan dan penanganannya.
“Sudah disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, kami meminta penambahan jumlah petugas untuk mengelola sampah khususnya di periode libur Lebaran 2024,” ujarnya, Jumat (12/4), dikutip dari Mediaindonesia.com.
Merespon potensi kenaikan volume sampah yang timbul akibat mudik dan lebaran ini juga, KLHK terintegrasi dengan Program Mudik Nasional, mengadakan kembali gerakan Mudik Minim Sampah dengan perluasan partisipasi seperti melibatkan pemerintah daerah (pemda) hingga pelaku usaha untuk berkontribusi dalam penanganan sampah selama mudik Lebaran.
“Saya meminta para penyelenggara angkutan mudik, pengelola jalan tol dan rest area, terminal, pelabuhan penyeberangan bandara, stasiun kereta serta tempat wisata untuk memfasilitasi tempat sampah terpilah dan memasang pemberitahuan kepada pemudik agar meletakkan sampah terpilah atau dikelompokkan sesuai jenisnya agar lebih mudah dalam penanganannya dan menghindari penumpukan sampah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kami menghimbau untuk dapat bekerjasama dengan Pemda dalam penanganan sampah-sampah tersebut”, ujar Direktur Jenderal PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, dikutip dari laman resmi KLHK RI.
KLHK mengimbau pemda dapat membentuk posko satgas khusus untuk penanganan sampah pada H-7 dan H+7 Lebaran demi mengantisipasi penumpukan sampah di area tertentu. Melalui Surat Edaran (SE) tersebut juga, para kepala daerah dihimbau untuk membentuk posko satuan tugas (satgas) dan meminta untuk memfasilitasi penanganan sampah, serta memastikan pengelolaan sampah secara khusus di titik-titik ramai pemudik, terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga.
Penulis: Anissa Kinaya Maharani
Editor: Iip M Aditiya
