Kemelut hukum kasus eks jampidsus Febrie Adriansyah bermula pada Rabu (8/7/2026), ketika Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan besar-besaran di Cafe De'Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah mewah di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.
Properti mewah di Sentul tersebut diketahui merupakan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Langkah agresif kepolisian ini diambil guna menyelidiki dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berskala masif yang berkaitan erat dengan proyek pengadaan batu bara di tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka, yakni PT PLN, PT ASABRI, dan Krakatau Steel.
Dari hasil penggeledahan di rumah Sentul, penyidik menemukan barang bukti fantastis yang disimpan di dalam sebuah brankas berlapis baja. Petugas berhasil mengamankan 74 kilogram emas batangan, uang tunai sebesar US$4,70 juta, uang tunai senilai SG$14 juta, serta tumpukan uang tunai rupiah, dengan akumulasi nilai perkiraan total aset sitaan mencapai Rp476 miliar.
70% Publik RI Beri Sentimen Negatif Terhadap Kasus Eks Jampidsus
Baca Juga: Harta Kekayaan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Sentuh Rp18 Miliar
Gelombang pemberitaan ini langsung direspons secara masif oleh netizen Indonesia di jagat siber. Berdasarkan data analisis Drone Emprit, isu kisruh antara Kejaksaan dan Polri ini sukses mendulang total pembicaraan hingga 98.849 mentions pada 8-14 Juli 2026, yang terbagi atas 12.898 sebutan di media berita online dan 85.951 sampel sebutan di berbagai platform media sosial.
Hasilnya, sentimen negatif publik mendominasi secara mutlak dengan angka mencapai 70,3% atau setara dengan kiriman sebanyak 69.756 mentions.
Tingginya sentimen negatif ini didorong oleh luapan kemarahan netizen terhadap ketidaksesuaian laporan LHKPN milik Febrie dengan total temuan aset riil di lapangan, serta kekhawatiran mendalam atas keterlibatan oknum militer yang dinilai dapat mengancam supremasi sipil dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Meskipun kekecewaan meluas, analisis data juga menangkap adanya percikan optimisme dari sebagian kelompok masyarakat. Sentimen positif tercatat berada di angka 13,7% atau sekitar 13.615 mentions, yang menyuarakan harapan besar agar momentum ini menjadi pintu masuk bagi Polri dan Kejaksaan untuk membersihkan korupsi terselubung di internal lembaga masing-masing tanpa pandang bulu.
Sementara itu, sisanya sebesar 16,0% atau sebanyak 15.897 mentions bersikap netral dalam merespons konflik horizontal antarelite ini. Melalui potret dinamika digital ini, publik secara tegas mendesak agar penanganan kasus korupsi kakap ini segera dialihkan ke lembaga independen seperti KPK guna menjamin peradilan yang jujur, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
Kisruh Kejaksaan Vs Polri
Diketahui, penggeledahan ini diwarnai ketegangan hebat ketika puluhan personel TNI berjaga ketat di kediaman pribadi Febrie di Kramat Pela, Jakarta Selatan. Pemandangan ini langsung memicu spekulasi tajam di tengah masyarakat mengenai adanya gesekan antara Kejaksaan Agung dan Polri, terutama setelah rombongan yang diduga prajurit TNI mendatangi Markas Polda Metro Jaya keesokan harinya.
Situasi panas ini mencapai puncaknya pada Sabtu (11/7/2026) saat Febrie secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor, disusul tuntutan keras dari Komisi III DPR agar dirinya dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
Baca Juga: Emas di Monas Kalah Berat dari Emas di Rumah Eks Jampidsus
Sumber:
https://x.com/DroneEmpritOffc/status/2077287735686238418
Hubungkan dengan SSO GNFI