Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, isu demokrasi menjadi hal yang banyak disorot masyarakat, terutama di media sosial. Hal ini bermula dari adanya gonjang-ganjing putusan Mahkamah Konstitusi yang sempat ingin menurunkan batas usia calon kepala daerah yang diduga dapat memuluskan jalan politik putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang.
Tak lama setelah itu, Anies Baswedan, sang petahana Gubernur Jakarta, gagal maju sebagai calon gubernur setelah sempat akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Banyak pihak yang menyayangkan hal ini, mengingat Anies memiliki elektabilitas tertinggi di kalangan warga Jakarta.
Fenomena-fenomena diatas lantas melahirkan pertanyaan terkait kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang dinilai melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
IDI merupakan alat ukur yang krusial untuk memantau perkembangan serta kualitas demokrasi di Indonesia. IDI metode terbaru resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa lembaga kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat 15 provinsi di Indonesia yang memiliki skor IDI tertinggi pada tahun 2023.
Provinsi dengan Indeks Demokrasi Tertinggi 2023
Bali menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan IDI tertinggi pada tahun 2023. Mengutip data yang dirilis BPS Bali, tingginya skor indeks di Bali tersebut merupakan rata-rata dari tiga aspek indeks demokrasi metode terbaru yang meliputi Aspek Kebebasan sebesar 85,23; Aspek Kesetaraan sebesar 85,75; serta Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 84,28.
Meskipun demikian, IDI Bali tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mampu mencapai 85,78.
Baca Juga: Masih Berkisar di Angka 70%, Indeks Demokrasi Indonesia Termasuk Normal?
Lebih lanjut, DKI Jakarta yang menempati urutan kedua dengan skor indeks sebesar 84,57 juga mendasarkan penilaiannya pada beberapa indikator IDI metode terbaru.
Dari 22 indikator yang digunakan di Jakarta, terdapat 5 indikator dengan nilai sempurna 100, yakni Indikator Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, Berpendapat, dan Berkeyakinan dalam Setiap Kebijakan; Indikator Kesetaraan Gender; Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan; Indikator Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah; serta Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik.
Sementara itu, beberapa indikator terendah di Jakarta yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah karena skornya rendah, yakni Indikator Kinerja Lembaga Legislatif yang hanya mencapai 36,84; Indikator Jaminan Pemerintah terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat yang hanya mencapai 54,57; serta Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu yang hanya sebesar 64,29.
Skor indeks di Jakarta ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 82,13 di 2022.
Indeks Demokrasi Indonesia dari Tahun ke Tahun
Data di atas merupakan skor IDI dari tahun 2009 hingga 2023. Sejak tahun 2021, IDI sudah menggunakan metode terbaru dengan aspek dan indikator yang relevan.
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa skor IDI di Indonesia relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu belum menyertakan IDI pada tahun 2024 yang merupakan tahun pemilu sekaligus tahun di mana isu demokrasi menjadi diskursus masyarakat luas.
Indeks Demokrasi Indonesia perlu senantiasa dipantau dan diperhatikan untuk dapat dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah dan masyarakat secara umum agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat semakin meningkat setiap tahunnya.
Baca Juga: Lebih dari 50% Orang Indonesia Sudah Puas Terhadap Kualitas Demokrasi Negara Ini
Penulis: Elvira Chandra Dewi Ari Nanda
Editor: Editor
