Inovasi Layanan Publik Indonesia dari Berbagai Lembaga Menang Penghargaan PBB

Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak pada aspek sosial masyarakat. Dengan berbagai kreativitas dan faktor penunjang lainnya, inovasi teknologi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Penggunaan teknologi yang tepat guna dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal, efektif, dan efisien.

Pemenuhan kebutuhan dasar agar kesejahteraan masyarakat dapat tercipta merupakan tujuan utama pelayanan publik. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa,

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pelayanan publik berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus selaras dan harmonis agar hak dan kewajiban keduanya dapat ditunaikan.

Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan publik tentu memiliki standardisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa pelayanan publik dari berbagai lembaga negara Indonesia berhasil memenangkan United Nations Public Service Awards (UNSPA) atau Penghargaan Pelayanan Publik dari PBB. Penghargaan yang bertujuan untuk mempromosikan peran, profesionalisme dan visibilitas pelayanan publik ini berfokus pada inovasi menggunakan teknologi yang memiliki kaitan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berikut inisiatif dan inovasi Indonesia yang berhasil menjadi pemenang Penghargaan Pelayanan Publik (UNSPA) periode 2015-2023.

1. PetaBencana.id oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2019)

PetaBencana.id merupakan inovasi yang memungkinkan masyarakat mendapat informasi tentang kebencanaan secara terintegrasi, akurat dan real-time. Platform ini mengombinasikan berbagai pendekatan: Teknologi Informasi dan Komunikasi, keterlibatan publik untuk pelaporan bencana khususnya banjir, strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta manajemen risiko bencana.

PetaBencana.id memungkinkan masyarakat mendapat informasi kebencanaan secara gratis dan real-time, seperti pesan instan, media sosial, dan komunikasi berbasis SMS, serta memungkinkan untuk membagikannya dengan aman dan mudah melalui berbagai platform.

Selain penghargaan UNSPA, PetaBencana.id juga direkomendasikan oleh Federal Communication Commission dari Amerika Serikat sebagai praktik terbaik terkait informasi.

2. Reducing Malaria Cases Through Early Diagnosis and Treatment (EDAT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni (2018)

Malaria menjadi penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Papua. Data BPS 2021 menunjukkan, 81% kasus malaria berasal dari Papua. Oleh karena itu, Dinkes Kabupaten Teluk Bintuni menginiasi berbagai solusi penanggulangan malaria, salah satunya EDAT.

Program ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta. Sistem EDAT diterapkan melalui program pembentukan Kampung Juru Malaria atau Dokter Spesialis Malaria (JMK) di daerah terpencil, pengemasan ulang obat malaria untuk kemudahan bagi masyarakat kurang pendidikan, pemanfaatan peralatan malaria, serta program pemasaran sosial malaria dan penjaminan mutu terpadu.

Program ini berhasil menurunkan angka kesakitan malaria dari 114,9 per 1.000 penduduk menjadi 2,7 per 1.000 penduduk pada 2016 di Kabupaten Bintuni.

3. Membina Kemitraan untuk Mengurangi Angka Kematian Ibu dan Bayi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil

Gagasan kemitraan ini merupakan kolaborasi antara bidan dan dukun beranak di daerah Aceh Singkil. Dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara dukun bayi dan bidan memuat informasi bahwa dukun bayi dilibatkan dalam persalinan di klinik kesehatan setempat. Mereka membantu para bidan yang tidak dapat berbicara dalam dialek lokal serta memberikan dukungan spiritual kepada ibu selama proses persalinan.

Kemitraan antara dua pihak ini dibuat bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh tindakan dukun beranak yang kurang mampu dalam menangani komplikasi yang dapat mengancam kesehatan ibu dan bayi.

Dinas Kesehatan di Aceh Singkil ingin memastikan bahwa semua kelahiran di kabupaten tersebut ditolong oleh bidan terlatih atau tenaga medis lainnya. Dalam peran tersebut, dukun bayi akan menerima honorarium dari desa atas jasa mereka dalam membantu tenaga medis terlatih dalam persalinan.