Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Data ini berisi Indeks Demokrasi dari seluruh provinsi di Indonesia.
Dilansir dari BPS, IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di tingkat provinsi. Data ini dapat digunakan sebagai patokan dalam menilai aspek demokrasi yang ada pada suatu provinsi, apakah demokrasi pada provinsi tersebut mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.
Untuk selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan kebijakan dalam mempertahankan atau meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi yang bersangkutan.
Dalam menentukan nilai IDI, terdapat 3 aspek penilaian yang harus diperhatikan. Ketiga aspek ini yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Hasil dari penghitungan ketiga aspek tersebut selanjutnya akan menghasilkan nilai IDI dari skala 1-100.
Semakin besar nilai IDI, tentu semakin baik pula tingkat perkembangan demokrasi pada provinsi tersebut. Dari data ini, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, baik untuk nilai di atas 80, sedang untuk nilai 60-80, dan buruk untuk nilai indeks di bawah 60.
Jakarta tertinggi, Papua Barat terendah
Dari data tersebut, DKI Jakarta memiliki skor IDI tertinggi dengan skor 89,21. Kemudian disusul oleh Gorontalo dan Kalimantan Timur pada posisi kedua dan ketiga. Dari data yang dirilis BPS ini, skor IDI nasional berada di angka 73,6.
Sedangkan untuk 3 provinsi dengan skor IDI terendah adalah Papua Barat dengan skor 61,76, Provinsi Papua dengan skor 64,54, dan Sumatra Utara dengan skor IDI 65,13.
Terdapat beberapa hal yang bisa meningkatkan dan menurunkan skor IDI suatu provinsi. Transparansi pengalokasian anggaran (APBN & APBD) oleh pemerintah, dan meningkatnya pengaduan masyarakat dapat meningkatkan skor IDI suatu provinsi. Sedangkan menurunnya skor IDI dapat dipengaruhi oleh adanya kerusuhan atau kekerasan selama dalam aktivitas demonstrasi.
Dengan demikian, skor IDI tinggi yang dimiliki DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di DKI Jakarta sudah cukup baik. DKI Jakarta memang memiliki sistem demokrasi yang baik.
DKI Jakarta memiliki layanan SMARTAPBD, yaitu berupa laman web yang menyajikan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Layanan SMARTAPBD ini juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat memantau pengalokasian APBD DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan kanal pengaduan untuk masyarakat DKI Jakarta melaporkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Masyarakat DKI Jakarta dapat melakukan pelaporan terkait masalah kemacetan, sampah, parkir ilegal, dan berbagai permasalahan lainnya.
Dari dua bentuk layanan itu saja, Pemprov DKI Jakarta sudah memulai langkah yang tepat dalam melakukan peningkatan kualitas demokrasi di wilayahnya.
Sedangkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai dua provinsi dengan skor IDI terendah memang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas demokrasi di wilayah tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah masih terbatasnya kesempatan bagi masyarakat dalam berekspresi di ruang publik.
Pada akhir tahun 2019, Ricky Karel Jakarimilena ditangkap Polsek Jayapura Selatan karena mengunggah foto bintang kejora di media sosial. Kasus ini dinilai sebagai salah satu bentuk kriminalisasi oleh polisi.
Terbatasnya kebebasan berekspresi di wilayah Papua memang telah menjadi perhatian publik. Bahkan, sejumlah lembaga HAM dunia juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
Indeks demokrasi Indonesia versi EIU
Di sisi lain, menurut Indeks Demokrasi Dunia tahun 2021 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menempati peringkat 52 dalam Indeks Demokrasi Dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga dikelompokkan ke dalam negara dengan demokrasi yang cacat.
Predikat ‘cacat’ ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat kebebasan pers yang rendah, masih banyak penguasa yang antikritik, partisipasi masyarakat dalam aspek politik masih rendah, dan belum optimalnya kinerja pemerintah.
Meski masih banyak PR untuk memperbaiki kualitas demokrasi, Indonesia menunjukkan peningkatan dengan naik 12 peringkat dalam daftar ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Penulis: Rangga Hadi Firmansyah
Editor: Iip M Aditiya
