Pemerintahan sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang memiliki sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan dalam suatu negara baik sosial, ekonomi, politik, keamanan dan sebagainya. Ketatanegaraan bagian dari seperamgkat prinsip dasar yang dipegang pemerintah dalam suatu negara yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, pengaturan suatu negara, dan lain sebagainya.
Indonesia negara yang menganut sistem demokratis yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjalankan pemerintahan republik presidensial dan sistem politik didasarkan pada tria politica yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan Indonesia dikepalai seorang presiden dan wakil presiden.
Pemerintahan Indonesia yang dipimpin presiden sudah mengalami tujuh kali pergantian presiden. Dimulai dari Ir. Soekarno hingga sekarang Joko Widodo. Tiap masa pemerintahan tentu memiliki kelebihan, kekurangan, dan hambatan. Termasuk dalam 10 tahun terakhir era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY dan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang sering disorot untuk membuat perbandingan dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi ataupun utang.
Permasalahan Utang Negara Kerap Naik dalam Pemerintahan SBY dan Jokowi
Didik J. Rachbini selaku Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance mengatakan bahwa utang peninggalan pasa masa akhir jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp2.700 triliun. Utang tersebut kini beralih ke masa pemerintahan Joko Widodo menjadi Rp6.336 triliun. Bila dipresentasekan sebesar 150 persen dalam waktu 5-6 tahun.
Permasalahan utang dalam pemerintahan SBY dan Jokowi disebabkan adanya permasalahan perkoenomian dan perbedaan pengelolaan keuangan di antara keduanya. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa permasalahan keuangan yang dihadapi masa presiden SBY dan Jokowi berlainan. Dimana masa pemerintahan SBY, harga minyak mentah meningkat menjadi 90 dolar per barel dan mengakibatkan pemerintah melakukan subsidi lebih besar dengan penyesuain disegala hal.
Sementara, pada masa pemerintahan Jokowi tantangan yang muncul berupa tingginya ketidakpatuhan oleh wajib pajak dan adanya kebijakan tax amnesty. Sehingga terjadi anggaran yang tidak terlalu stabil.
Bila ditelisik, pada masa kepemimpinan SBY pertumbuhan ekonomi sebagian besar menyentuh 6 persen dan paling rendah 4,9 persen pada tahun 2009 akibat dampak dari krisis global yang terjadi tahun2008. Pada masa pemerintahan tersebut sangat mengutamakan daya beli masyarakat dari berbagai bantuan. Berbanding dengan pembangunan industri maupun infrastruktur dari tahun 2004 mencapai 28 persen hingga menurun menjadi 21 persen di akhir masa jabatannya.
Tentu, tiap masa pemerintahan mempunyai rancangan dan kendala yang berbeda pula. Masa pemerintahan Jokowi pengelolaan diutamakan untuk membangun infrastruktur untuk pembangunan dan pertumbuhan konsumsi hanya 4,9 persen.
Utang Masa Pemerintahan SBY
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menduduki sebanyak 2 periode, dimulai dari tahun 2007 hingga tahun 2014. Selama masa pemerintahnnya, sektor ekonomi kerap menjadi sorotan.
Berdasarkan data dari DJPPR Kementerian Keuangan menyatat utang pemerintahan masa SBY periode pertama sebesar Rp1.389,41 triliun. Sementara tahun 2009 sebesar Rp1.590,66 tiliun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.636,74 triliun.
Bahkan utang tersebut terus mengalami kenaikan hingga memasuki periode kedua masa pemerintahan SBY. Tahun 2010 jumlah utang sebesar Rp1.676,85 triliun dan ketika berakhir periode kedua tahun 2014 utang pemerintah kian membengkang sebesar Rp2.608,78 triliun.
Pada masa pemerintah SBY, utang luar negeri juga mengalami pasang surut. Pada periode pertama sebesar 63,09 miliar dolar AS dan berakhir di tahun 2009 sebesar 63,20 miliar dolar AS. Kenaikan yang fluktiatif terlihat pada periode kedua sebesar 292 miliar dolar AS.
Pencapaian ekonomi pada masa pemerintahan SBY mencapai 5-6 persen, dengan pencapaian tertinggi tahun 2011 sebesar 6,5 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah tahun 2009 4,5 persen.
Utang Masa Pemerintahan Jokowi
Kabar beredar bahwasanya utang pemerintah mengalami lonjakan. Data dari Kementerian Keuangan mengungkapkan kenaikan bertambah sebesar Rp95,43 tirliun. Bila dilihat dengan jumlah utang per 31 Januari 2022 sebesar Rp6.919,15 triliun kini melonjak menjadi Rp7.014,58 triliun per 28 Februari 2022.
Pada masa pemerintahan Jokowi, jumlah utang dinilai fluktuatif. Hal ini dilihat saat masa periode pertama kepemimpinanya mencapai Rp2.608 triliun. Lalu menembus 29,2 persen terhadap PDB pada tahun 2017 hingga mencapai Rp3.938 triliun. Hinga memasuki periode kedua masa pemerintahannya tahun 2019 jumlah utang sebesar Rp4.779,28 triliun dan tahun 2020 menanjak kembali Rp.6.625,43 triliun. Terlebih lagi jumlah tersebut mengalami kenaikan saat memasuki masa pandemi Covid-19.
Dilain sisi Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyatakan posisi pertumbuhan ekonomi naik sebesar 7,07 persen pada kuartal II/2021 yang menjadi kuartal tertinggi sejak tahun 2004. Begitu juga seluruh sektor mengalami pertumbuhan, seperti sektor transportasi dan pergudangan menjadi yang tertinggi dengan persentase 25,10 persen dan disusul sekotr akomodasi makanan minuman sebesar 21,58 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dalam 17 tahun pada kuartal II/2021.
Penulis: Naomi Adisty
Editor: Iip M Aditiya
